GP Ansor Ajak Warga Laporkan Ajakan Radikalisme Pasca Penusukan Wiranto

Merdeka.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengajak warga segera melapor jika menerima ajakan radikalisme. Hal itu menyusul insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto oleh dua terduga teroris di Pandeglang, Banten.

"GP Ansor sebagai organisasi yang menolak paham radikalisme dan terorisme tersebut siap untuk mengawal dan membina pemuda agar tidak terpapar paham tersebut," kata Ketua GP Ansor DKI Abdul Aziz kepada Liputan6.com, Senin (14/10).

Dia menuturkan, pencegahan itu lebih baik di lakukan sejak dini, agar tidak terjadi lagi hal serupa.

"Maka, kita perlu lakukan tindakan nyata dengan bekerja sama seluruh unsur masyarakat dengan menolak dan melaporkan, jika ada hasutan dan ajakan untuk melakukan tindakan terorisme dan radikalisme," ungkap Aziz.

Menurut dia, kapan pun di mana pun bisa terjadi hal tersebut, meskipun berharap jangan sampai terulang lagi. Selain itu, mengutuk keras kejadian dan tindakan tersebut.

"Perang terhadap radikalisme dan terorisme tidak bisa di lakukan oleh aparat kepolisian atau aparat pemerintah saja, tapi harus ada pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan serangan terhadap Menko Polhukam Wiranto, harus disikapi sangat serius.

Menurut dia, pelaku tidak hanya menjadi bagian dari gerakan radikalisme yang tidak hanya merongrong kewibawaan negara. Apa yang dilakukan adalah pengibaran bendera perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, terhadap ideologi negara, perlawanan terbuka terhadap pejabat teras pemerintah yang menjadi simbol kebijakan politik dan keamanan negara.

"Presiden Jokowi diyakini mampu bertindak tegas, komprehensif, dan berkelanjutan guna mengikis habis paham radikalisme," ucap Hasto.

Menurut dia, serangan nyata di siang hari dan terencana tersebut masuk kategori sangat serius, dan harus disikapi bersama, menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif warga masyarakat. Menurutnya, Wiranto adalah Menko Polhukam yang dalam diri beliau melekat seluruh kewenangan, kebijakan dan tanggung jawab terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

"Dengan demikian diperlukan keputusan presiden yang bersifat segera, guna memobilisasi seluruh elemen penegak hukum, aparat birokrasi, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas guna melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap ideologi, keamanan dan ketentraman masyarakat," jelas Hasto.

Reporter: Putu Merta Surya Putra