Gubernur Aher kaget pejabat BKD ditangkap beli sabu
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkejut mendengar kabar penangkapan seorang PNS di Kabupaten Bandung Barat (KBB) karena kasus narkoba. Dia justru lebih kaget bahwa PNS ditangkap itu merupakan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KBB.
Pejabat KBB dimaksud itu adalah TN. PNS itu ditangkap lantaran membeli sabu melalui kurir pada Jumat 29 Juli di Bandung.
"Hah, (Kepala) BKD? Badan Kepegawaian Daerah? Ya sangat disesalkan. Apalagi BKD sangat dicontoh PNS," kata pria akrab disapa Aher ini di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/8).
-
Apa yang dirampungkan Irjen Herry Heryawan? Seorang jenderal bintang dua Polri berhasil merampungkan pendidikan S2 di STIK. Ia diwisuda bersama dengan anak eks Kapolri.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Siapa Irjen Herry Heryawan? Sosok Irjen Herry Heryawan Irjen Herry Heryawan saat ini tengah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI.Sebelumnya, Jenderal Bintang 2 Polri ini sempat menjabat sebagai Dirsidik Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.
-
Siapa Pratama Arhan? Sosok Arhan di dunia sepak bola tanah air sebetulnya sudah tak asing lagi. Laki-laki yang tahun ini berusia 21 tahun ini pernah bergabung dalam SSB Putra Mustika. SSB Terang Bangsa, dan PSIS Semarang.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Kenapa Irjen Herry Heryawan disorot publik? Momen kelulusannya pun menjadi sorotan publik. Terlebih sosok Jenderal Polri ini dulunya adalah anak buah Ferdy Sambo.
Dia menyayangkan insiden itu. Apalagi TN merupakan seorang pimpinan dalam lembaga kepegawaian daerah yang seharusnya bisa menjadi panutan. "BKD merupakan panutan para PNS. Sangat disayangkan," ucapnya.
Aher menyerahkan urusan hukum pada aparat berwajib. "Kalau selanjutnya itu itu urusan hukum," kata dia.
Menurutnya narkoba merupakan barang haram yang harus dijauhi oleh masyarakat terutama para PNS di seluruh kalangan. "Jelas narkoba itu berbahaya, itu barang haram," ucapnya.
Guna menghindari bahaya narkoba di lingkungan PNS Pemprov Jabar, Aher kerap kali melakukan test urine bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) secara bertahap.
"Kita tes urin. Sukarang sudah 300-400 orang. Alhamdulilah eweuh hiji-hiji acan (tidak ada satupun menggunakan narkoba)," ungkapnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaPenjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menegaskan tidak memberikan bantuan hukum kepada ASN berinisial GWPA
Baca SelengkapnyaBahkan, MS tinggal di area pendopo yang disediakan kamar mess untuk pegawai.
Baca SelengkapnyaSeorang camat di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, inisial B, ditangkap polisi saat mengonsumsi sabu di ruang kerjanya.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani
Baca SelengkapnyaMabes Polri tetap sepenuhnya menyerahkan penanganan kasus polisi tembak polisi itu ke Polda Sumatera Barat (Sumbar).
Baca SelengkapnyaSelain Abdul Gani Kasuba, tim penindakan juga turut mengamankan beberapa pihak lainnya di DKI Jakarta dan Ternate.
Baca SelengkapnyaDua personel Polda Aceh, AKBP AP dan Aipda SS ditangkap tim dari Polresta Banda Aceh karena diduga terlibat peredaran narkoba.
Baca SelengkapnyaKPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca Selengkapnya"Mereka sudah kami berhentikan, saya tidak perlu adanya asas praduga tak bersalah," kata Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni.
Baca SelengkapnyaAiptu SU (40) ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu
Baca SelengkapnyaAbdul Gani diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK pada Senin, 18 Desember 2023.
Baca Selengkapnya