Gubernur Aher tak akan ikuti Ahok untuk naikkan gaji PNS
Merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tidak akan menaikkan gaji dan tunjangan PNS. Pria akrab disapa Aher itu menganggap anggaran untuk pegawai di Jabar tidak sebesar Pemprov DKI.
"Enggak akan (naik lagi), ya kita tahu diri saja, anggaran kita lebih kecil," kata Aher di Bandung, Jumat (30/1). Aher menjawab itu karena PNS dan tunjangan PNS di Pemprov DKI Jakarta dinaikan.
Menurut dia, tidak naiknya gaji dan tunjangan PNS di Jabar karena sudah ada pemberlakuan kebijakan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja sejak 2010. TPP itu sampai 1,5 kali lipat gaji PNS.
-
Siapa yang mengalami penurunan gaji? Laporan tersebut menganalisis data dari lebih dari 10.000 karyawan startup dan melibatkan wawancara dengan 183 pemimpin serta pendiri startup di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Taiwan.
-
Mengapa iuran BPJS masih sama? 'Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama,' kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Kenapa gaji guru di Indonesia rendah? Pertimbangannya, pendapatan yang dianggap tidak cukup mensejahterakan kehidupan.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
-
Kenapa gaji PPS disesuaikan dengan inflasi? Gaji yang diterima oleh anggota PPS di Pilkada 2024 telah disesuaikan dengan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi saat ini. Penetapan gaji ini mempertimbangkan beban kerja, risiko yang dihadapi, serta kebutuhan untuk menarik individu yang kompeten dan berintegritas.
-
Kenapa gaji startup di Indonesia turun? Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam sektor teknologi serta upaya perusahaan untuk mengurangi biaya operasional.
Hal itu sudah diatur dalam Pergub Jabar No 119/209 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian TPP bagi PNS dan Calon PNS. "Dibandingkan Pemprov lainnya, gaji dan TPP PNS Jabar sudah besar. Makanya, banyak yang ingin jadi PNS Jabar," ungkapnya.
"Kini kami kalkulasi setiap bulan berbasis kinerja, jadi semua dinas merata," tambahnya.
Menurutnya kebijakan itu diambilnya selain untuk menghindari tindak pidana korupsi yang dilakukan bawahannya, juga untuk meningkatkan kesejahteraan PNS Jawa Barat.
"Korupsi itu kan bukan karena tidak sejahtera, tapi moral. Kita bina juga moralnya, pengawasannya, dan tingkatkan kesejahteraannya. Kalau tetap manipulasi juga apa boleh buat, kena akibatnya," katanya.
Berikut TPP PNS Pemprov Jabar berdasarkan Pergub Jabar No 119/209 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP):
1. Eselon IB< Rp 32.000.000
2. Eselon IIA (Sekda), Rp 25.000.000
3. Eselon IIA (Kepala OPD), Rp 23.000.000
4. Eselon IIA, Rp 19.000.000
5. Eselon IIB, Rp 19.000.000
6. Eselon IIIA, Rp 11.000.000
7. Eselon IIIB, Rp 9.000.000
8. Eselon IV, Rp 7.000.000
9. Gol IVE, Rp 2.950.000
10. Gol IVD Rp 2.900.000
11. Gol IVC Rp 2.850.000
12. Gol IVB Rp 2.800.000
13. Gol IVA Rp 2.750.000
14. Gol IIID Rp 2.400.000
15. Gol IIIC Rp 2.350.000
16. Gol IIIB Rp 2.300.000
17. Gol IIIA Rp 2.250.000
18. Gol IID Rp 1.650.000
19. Gol IIC Rp 1.600.000
20. Gol IIB Rp 1.550.000
21. Gol IIA Rp 1.500.000 (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaHeru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji ASN dan UMP hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji PNS 2025 tak dibahas Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2024. Hasil akhir di tangan pemerintah Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca Selengkapnya"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.
Baca SelengkapnyaRespons mengejutkan Menteri PANRB Azwar Anas saat ditanya rencana kenaikan gaji PNS tahun 2025.
Baca Selengkapnya"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja," kata AHY.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca SelengkapnyaJika sistem tersebut diterapkan tentu sangat tidak adil bagi PNS yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja.
Baca Selengkapnya