Gubernur Bali akui sulit hentikan pertikaian antarormas
Merdeka.com - Warga Bali kerap dikhawatirkan dengan potensi konflik antarormas cukup tinggi. Kejadian terakhir, salah satu tokoh ormas Laskar bali tewas dibunuh di Gianyar, usai melayat.
Berbagai kalangan mendesak supaya ormas terus bertikai di pulau dewata segera dibubarkan. Sebab, perselisihan ormas kerap menelan korban jiwa. Namun, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, justru menyatakan hal itu tidak mudah.
"Mereka dibubarkan, kemudian besok tinggal bikin nama baru lagi, bikin onar lagi, ya masalah engga selesai-selesai," kata Pastika di lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Senin (6/6).
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Bagaimana bentrokan itu berakhir? Kondisi tersebut bisa diurai setelah beberapa jam kemudian.
-
Bagaimana Indonesia-Malaysia selesaikan masalah perbatasan? Dan kedua Kepala Negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara,' kata Ida.
-
Mengapa Daerah Istimewa Kalimantan Barat bubar? Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS beserta seluruh daerah bagiannya, termasuk DIKB akhirnya resmi dibubarkan.
-
Kenapa Pakta Warsawa dibubarkan? Pembubaran Pakta Warsawa terjadi setelah runtuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan berakhirnya Perang Dingin.
-
Bagaimana Persib mengatasi kerusuhan? 'Kami mengutuk segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengusut tuntas serta memproses hukum para pelaku kekerasan tersebut.'
Menurut Pastika, membubarkan ormas sesuai dengan tuntutan sebagian masyarakat bisa saja dilakukan. Meskipun menurut beleid harus dilakukan melalui proses di Mahkamah Agung (MA). Namun, dia meyakini permasalahan dipastikan tidak selesai sampai di sana.
Pastika menyatakan, akar pertikaian antarormas selama ini harus dicari. Pastika menuding salah satu penyebabnya adalah tidak semua warga Bali memiliki pekerjaan layak. Menurut dia, hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
"Kita harus berkaca dari kasus di Lampung. Keadaan ekonomi para pendatang lebih baik dari warga lokal karena semangat mereka lebih tinggi. Sementara warga lokal hanya jadi tukang parkir, satpam, dan pekerjaan kasar yang lain. Saya tidak ingin di Bali juga sama. Maka saya ingin agar warga Bali bisa mendapatkan pekerjaan layak sehingga perhatian bisa teralihkan," tutur Pastika.
Pastika juga menyarankan desa adat (Pakraman) turut andil dalam memberikan efek jera.
"Bisa saja dilarang ikut desa pakraman atau kasepekan. Warga Bali kan masih sangat tunduk dengan awig-awig (aturan adat)," ujar Pastika.
Pastika menambahkan, dia telah berkoordinasi dengan Polda Bali dan Polres Gianyar dan meminta mengusut kasus pembunuhan tokoh Laskar Bali hingga tuntas. Dia juga mengajak masyarakat Bali tetap tenang, karena dikhawatirkan ada pihak ketiga ingin mengadu domba. Mengingat pelaku penusukan yang konon bercadar itu masih belum jelas.
Di sisi lain, kritik datang dari mantan anggota KPU pusat, Gusti Putu Artha. Dia mencibir kebijakan Pemprov Bali terkait bentrok ormas kerap meletup.
Menurut Artha, perselisihan antarormas selama ini telah menjauhkan Bali dari citranya sebagai tempat aman. Dia mengkhawatirkan, dengan adanya pihak luar ikut menghasut, kaum muda yang tidak paham malah tersulut.
Artha menuding justru banyak pejabat Pemprov Bali terkesan cuci tangan dalam insiden pertikaian antarormas. Tidak hanya itu, dia menyatakan ormas liar seolah dipelihara. Bahkan, disebut-sebut pucuk pimpinan salah satu ormas di Bali adalah seorang pegawai negeri sipil, dan mencoba menggalang kekuatan sebagai bakal calon Pilkada 2017 mendatang.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika nantinya usulan tersebut dilaksanakan akan berpotensi untuk mencederai cita cita reformasi dan bertentangan dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut bisa menimbulkan gesekan antara ormas dan masyarakat lokal.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaKetua MKMK I Dewa Gede Palguna, gagal menjadi narasumber atau pemateri untuk acara People's Water Forum (PWF) atau Forum Air untuk Rakyat di Bali.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaSelama ini akses Jawa dengan Bali mengandalkan transportasi laut.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto setuju permasalahan Papua bisa diselesaikan dengan mengedepankan dialog.
Baca Selengkapnya