Gubernur Bali Mengaku Ditegur Banyak Menteri Saat WNA Langgar Prokes

Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster mengaku, setiap ada kejadian di Bali yang melanggar Protokol Kesehatan (Protkes) selalu mendapatkan teguran dari para menteri di Jakarta. Terutama, pelanggaran prokes yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA).

"Terus terang, saya setiap ada kejadian di Bali yang dilakukan pelanggaran oleh warga negara asing itu, saya selalu mendapat kiriman foto atau video dari para menteri di Jakarta," kata Koster, saat melakukan konferensi pers di di Kantor Kemenkumham, Denpasar, Bali, Rabu (5/5).

Menurutnya, para menteri sangat perhatian dengan kejadian di Bali. Sehingga setiap permasalahan yang ada di Bali terutama berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan perlakuan kebijakan, diawasi. Harus tegas baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara asing.

Koster juga mengaku telah diperingatkan agar tidak membiarkan warga negara asing yang melanggar protokol kesehatan dibiarkan saja. Harus ditindak dengan tegas.

"Saya diperingatkan jangan (karena) berlaku sebagai wisatawan mancanegara memberikan devisa, lantas melakukan tindakan yang melanggar hukum yang tidak menghormati hukum yang berlaku di wilayah Indonesia," ungkapnya.

Koster menegaskan, siapapun harus taat protokol kesehatan dan terutama kepada hukum di Indonesia. Terutama, bagi warga negara asing.

"Jangan, kita mentolerir hal-hal seperti ini hanya akan merusak tatanan kehidupan kita dan juga mencederai kewibawaan negara kita sebagai negara yang berdaulat," tegas Koster.

Koster menyatakan akan semakin tegas menindak para WNA yang diketahui masih melanggar Protkes seperti tidak menggunakan masker serta lainnya.

"Jadi harus dipahami, justru karena masifnya terjadi pelanggaran, kita akan semakin tegas bertindak ke depannya sebelum-sebelumnya terlalu longgar dan lalu biarkan. Dan itu tidak (boleh) terjadi kembali," terang Koster.

Hal itu mengingat akhir-akhir ini makin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh WNA yang berkunjung ke Bali. Baik berkunjung untuk kepentingan aktivitas usaha atau aktivitas lainnya maupun juga yang berkunjung sebagai wisatawan.

"Semakin banyak pelanggaran yang terjadi semakin banyak hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan di wilayah negara kita. Dan terutama di Bali sebagai destinasi wisata dunia," imbuhnya.