Gubernur Bali Tegaskan Belum Terima Surat Izin Lokasi Rreklamasi Teluk Benoa

Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster mengomentari tentang izin lokasi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) di Teluk Benoa, Bali, yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Menteri Susi Pudjiastuti, pada bulan November lalu.

Koster menegaskan hingga saat ini belum menerima (Surat) Amdal tersebut. "Saya belum terima soalnya. Saya pasti menanggapi kalau memang dipandang perlu," ujarnya, di Denpasar, Jumat (21/12).

Ia menjelaskan, sebenarnya yang paling penting esensinya adalah reklamasi di Teluk Benoa Bali tidak terlaksana. "Yang penting reklamasi tidak dilaksanakan di Teluk Benoa," ungkapnya.

Saat ini, Pemprov Bali telah menyiapkan konsep dulu tentang Teluk Benoa untuk dibangun sebagai pusat atau kajian mangrove. "Jadi di sana dibangun pusat studi atau kajian Mangrove akan ditata disitu. Jadi tidak di reklamasi," ujarnya.

Koster juga menjelaskan, tidak adanya reklamasi di Teluk Benoa, karena itu sudah sesuai dengan visi-nya Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang sudah menjadi komitmennya.

"Tidak dilaksana karena visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Karena itu menjaga alam. Saya tetap pada posisi melaksanakannya, artinya kawasan itu tidak bisa di reklamasi," jelasnya.

Sementara, terkait reklamasi yang dilakukan Pelindo di Teluk Benoa itu sudah diatur dengan Prepres tersendiri dan sudah memeliki kewenangan sendiri dan juga dilaksankan reklamasi di wilayahnya sendiri.

"Kalau itu, tidak perlu izin kementrian lain-lain. Begitu Amdal-nya oke dia langsung melakukan program di wilayah nya dia. Itu kewenangan nya Pelindo dan itu sudah lama prosesnya," ujarnya.

"Kalau Pelindo sudah pasti untuk pengembangan pelabuhan cruise dengan kapasitas besar bisa berada disana, (Tujuanya) ntuk pelayanan ke pariwisataan saja. Dan itu semuanya sudah selesai sebelum saya jadi Gubernur itu. Jadi waktu saya jadi gubernur mereka sudah jalan jauh," ujarnya.

Sebelumnya, Walhi menyebut Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Benoa, November lalu.

Namun, pernyataan itu langsung dibantah Susi. Melalui situs KKP, Susi mengatakan pihaknya menerbitkan izin lokasi reklamasi.

"Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," ujar Brahmantya dalam keterangan resmi yang dikutip dari situs KKP, Kamis (20/12).