Gubernur Banten Sebut Warga Tolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Disanksi Denda dan Pidana
Merdeka.com - Gubernur Banten Wahidin Halim akan memberikan sanksi tegas bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Vaksinasi Covid-19 ditegaskan dia, adalah hak masyarakat Banten dalam mendapatkan jaminan kesehatan.
"Bisa kita berikan sanksi denda, bahkan diberikan sanksi pidana kalau masyarakat tidak mau divaksin," ucap Wahidin Halim di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Kamis (14/1).
Diungkapkan mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu bahwa vaksinasi Covid-19, merupakan salah satu bagian bela negara sehingga wajib dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
-
Kenapa anak harus divaksinasi? Vaksinasi atau imunisasi adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan anak-anak kita.
"Ini merupakan langkah bela negara, yang wajib dilakukan, dan kalau nanti didenda atau dipidana, tidak melanggar HAM, karena semua sudah ada dalam aturan undang-undang," kata dia.
Wahdin mengaku, dirinya tidak bisa menerima vaksin karena terbentur ketentuan penerima vaksin Covid-19, yang hanya diberikan bagi warga dengan usia di bawah 60 tahun.
"Umur saya 66 sementara, batas umur dari Sinovac itu 60 tahun. Kalau ditanya siap, tentu saya siap. Karena ini termasuk bela negara untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," jelasnya.
Hari ini, 9 dari 14 kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkompimda) setingkat Kapolda, Komandan Korem dan Bupati/ Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Dinas Provinsi mendapatkan vaksinasi Covid-19 serentak, di Pendopo Bupati Tangerang.
Karena tahap pemeriksaan kesehatan berupa tensi tekanan darah, sejumlah Forkompimda yang memiliki tekanan darah tinggi urung divaksin dan dijadwalkan ulang.
Mereka yang mendapat vaksin adalah Almuktabar (Sekda Banten), Ati Pramudji Hastuti (Kadinkes Banten), Andra Soni (Ketua DPRD Banten), Asep N Mulyana (Kajati Banten), Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang), Arief R Wismansyah (Walikota Tangerang), Airin Rachmi Diany (Walikota Tangsel), Hj. Irna Narulita (Bupati Pandeglang), Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang) dan Dana Sujaksani (Kadinkes Cilegon).
Sementara yang akan menerima penjadwalan ulang vaksinasi di antaranya Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Adinugroho, Brigjen Gumuruh Winardjatmiko (Danrem 064/Maulana), Syafrudin (Wali Kota Serang) dan Iti Octavia Jayabaya (Bupati Lebak) karena memiliki tensi tinggi pada pemeriksaan tekanan darah.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaMaxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca SelengkapnyaMulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu terakhir terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca Selengkapnya