Gubernur Edy Rahmayadi Diminta Benahi Dua Masalah Utama Sumut oleh Peradi

Merdeka.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menghadiri acara pembukaan Rapat kerja nasional (Rakernas) ke III Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Hotel JW Marriott Medan, 6-8 Desember 2018. Turut hadir Ketua Umum Peradi Dr Fauzie Yusuf Hasibuan SH MH, Ketua Dewan Pembina Prof DR Otto Hasibuan SH MM, Ketua Panitia Pengarah DPN Peradi Dr H Achiel Suyanto SH MH, Ketua Panitia Pelaksana Zul Armain Aziz SH MH dan Ketua DPC Peradi Medan Charles Janner Natigor Silalahi, SH, MH.

Peradi menyoroti dua hal utama di Sumut, yaitu prihatin dengan masalah peredaran narkoba di wilayah Sumut dan cara memperbaiki lingkungan.

Ketua Umum Peradi Dr Fauzie Yusuf Hasibuan SH, MH, mengatakan Indonesia adalah bangsa yang besar dengan wilayah kepulauan yang sangat luas, potensi alam dan sumber daya manusia yang melimpah, lautan terhampar seolah tanpa batas, daratan membentang bagai tak berujung. Gunung menjulang tinggi dilangit, danau menghampar bening dan tenang, hutan rimbun nan hijau, sungai airnya mengalir memercik dibelah batu, menjadi pemandangan yang menghiasi alam raya Indonesia.

"Taukah dimana umpama surga itu? Salah satu bagian dari Indonesia ialah daerah Sumatera Utara," kata Fauzie di Hotel JW Marriott Medan, Jumat (7/12).

Fauzie menjelaskan mestinya Indonesia mampu menjadi macan ekonomi Asia, harusnya Indonesia telah sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Indonesia sebagai negara besar harus mampu untuk menciptakan peradaban baru yang lebih baik, dapat pula mensejahterakan rakyatnya sendiri.

Alam yang luas yang telah dianugrahkan Allah SWT adalah tempat bernaung di dunia ini, jika ditebas tanpa batas untuk memenuhi kebutuhan manusia maka dapat dipastikan berdampak pada rusaknya ekosistem dan berujung kepada tidak seimbangnya lingkungan hidup yang justru akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri.

Pasti akan terjadi berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai asap, yank berakibat rusaknya kwalitas kesehatan masyarakat.

Antisipatif dapat dilakukan bila konsep pembanguhan dengan pendekatan ramah lingkungan menjadi komitmen bersama tetap terlaksana diberbagai daerah, keseimbangan alampun dapat terjaga dengan

"Rakernas Peradi ke III di Medan ini, kita ingin Mendorong agar Advokasi lingkungan dan pariwisata Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Kota Medan kita pilih, karena di wilayah Sumatera Utara terdapat salah satu destinasi terkenal di dunia yaitu Danau Toba, yang dijadikan salah satu program pariwisata bagi pemerintah untuk menyokong Poros Maritim Dunia," ujarnya.

"Peradi ingin mendorong advokasi lingkungan hidup dan pariwisata dapat bergulir segera khususnya di Sumut, sesuai dengan program Sustainable Development Goals yang dicanangkan PBB dan pemerintah Indonesia. Melalui Rakernas ini diharapkan dapat kesamaan pandang para Advokat Indonesia l/k 50.000, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke untuk bersama-sama mendorong pembangunan bangsa yang dapat mensejahterakan rakyat," paparnya.

Masih kata Fauzie, boleh jadi setiap orang sepakat bila pembangunan butuh pengorbanan. Namun siapapun yang mengatasnamakan pembangunan kemudian dengan mengorbankan lingkungan hidup, jelas bukan langkah yang tepat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Prof DR Otto Hasibuan SH, MM, mengatakan merusak Danau Toba hanya dengan alasan keserakahan budidaya ikan yang berdampak pada pencemaran yang parah, tanpa penegakan hukum yang dapat menyeret oknum pelaku kejahatan lingkungan pastilah tidak membuat efek jera kepada para perusak lingkungan hidup.

"Kebiasaan buruk membuang sanitasi, kotoran dan sampah merambah ke Danau Toba, persis menjadikan danau sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah tanpa perlu tahu dampak rusaknya lingkungan hidup yang pada gilirannya para touris dan wisatawan akan takut menyentuh air danau," kata Otto.

Otto menambahkan, fenomena lain seperti pembangunan dengan merusak ekosistem yang dapat mengancam orang hutan dan binatang lain dihutan sumatera utara, adalah suatu kebijakan yang menjadi dosa turunan dari generasi ke generasi.

"Perkembangan terkini soal Pencemaran di Danau Toba, dirilis pihak Bank Dunia. Mereka memaparkan fakta empiris. Dari hasil riset mereka menunjukkan, bahwa tingkat pencemaran di Danau Toba sangat parah. Hasil penelitian Bank Dunia itu menjadi bukti yang cukup untuk memastikan jawaban atas pertanyaan keadaan dan kondisi terkini danau toba," urai Otto.

Lebih lanjut, Otto menjelaskan banyak hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dimulai dari Pusat, Provinsi Sumut dan yang paling terdekat adalah pemerintah kota, kabupaten di sekeliling Danau Toba. Begitu juga Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Penguasa baru yang secara langsung dapat menentukan kondisi danau toba serta para tokoh masyarakat, agama, pemuda, pengusaha, Waihi, cendekiawan dan semua komponen bangsa dapat dilibatkan untuk bersinergi meningkatkan.

"Kita harus menimbulkan kesadaran lingkungan di Sumut, khususnya danau toba dengan satu harapan menjaga kelestarian alam kampung kita. Mari dorong terus secara nyata revitalisasi Danau Toba dari pencemaran yang parah dan mengancam ekosistem. Begitu juga upaya mereboisasi hutan yang gundul, akibat penjarahan," ujarnya.

"Tentu semangat revitalisasi harus di back up dan dipelopori pemerintah hingga menjadikan danau yang back to nature, untuk dapat mengembalikan Alam Danau Toba sebagai modal besar Sumatera Utara dalam segala aspek kehidupan. Sekarang dan akan datang. Saya berharap Rakenas Peradi ini merekomendasikan pemerintah pidanakan pencemar danau toba," pungkas Otto.