Gubernur Ganjar minta warga waspadai siklon tropis

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kekuatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah dan tenaga relawan siaga. Kesiapsiagaan tersebut diperlukan karena efek siklon tropis sudah sampai ke Jateng selatan.

"Sudah, kita siaga semua. BPBD provinsi dan kota, Tagana, PMI, kekuatan relawan, termasuk juga komunikasi dengan TNI dan Polri semua siap turun dalam mitigasi bencana ini. Jateng selatan status siaga," kata Ganjar, Kamis (30/11).

Daerah yang potensi bencananya tinggi di antaranya Cilacap, Wonogiri, Solo, Purworejo, Kebumen, dan Banjarnegara. Ganjar mengungkapkan untuk banjir saat ini sudah terantisipasi dan tidak ada korban jiwa.

"Semua ruang publik harus siap jadi penampungan, terutama balai desa. Amankan dulu rakyatnya dan mengecek tempat-tempat pengungsian karena kita semua tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Kalau hujannya deras selama beberapa jam, masyarakat diimbau mengungsi," katanya.

Sementara untuk longsor, Ganjar menyampaikan ada korban di Wonogiri. Di singgung soal adanya tanggul yang jebol, Ganjar meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng untuk melakukan mitigasi pada tanggul-tanggul sungai guna mengantisipasi banjir.

Ganjar menyebut berbagai bantuan logistik sudah disalurkan ke masyarakat yang daerahnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor. "Saya sampaikan logistiknya cukup? kalau kurang minta ke saya. Kalau kita pantau masih bisa tertangani oleh masing-masing BPBD kabupaten," paparnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Sarwa Pramana meminta bupati dan wali kota di seluruh Provinsi Jateng untuk segera menetapkan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, serta angin puting beliung guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan. "Hal itu berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah tertanggal 9 November 2017 mengenai antisipasi dampak musim hujan tahun 2017-2018," katanya.

Surat edaran tersebut meminta bupati dan wali kota menggelar rapat koordinasi lintas instansi, mengaktifkan posko siaga bencana banjir, dan tanah longsor yang melibatkan TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, serta organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan kebencanaan.

Kemudian, menyebarkan nomor kontak posko siaga bencana yang disebarluaskan ke masyarakat sampai tingkat desa, menyiagakan sarana prasarana penanganan kebencanaan berupa logistik dan kebutuhan dasar pengungsi. Selanjutnya, mengadakan mitigasi struktural berupa perkuatan dan perbaikan saluran drainase serta gerakan bersih-bersih untuk mengurangi dampak bencana banjir, dan mengidentifikasi tanggul-tanggul kritis serta melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum atau satuan kerja BBWS.