Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gubernur Ganjar pastikan demo dukung Rohingya di Borobudur batal

Gubernur Ganjar pastikan demo dukung Rohingya di Borobudur batal Agus dan Ganjar bersaksi di sidang e-KTP. ©2017 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa aksi solidaritas peduli etnis Rohingya Myanmar tidak jadi dilakukan. Aksi itu niatnya akan dilakukan oleh puluhan organisasi masyarakat di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (8/9) besok.

"Enggak, enggak jadi, besok, hari Jumat di Masjid Annur jadinya," ujar Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Pelarangan terhadap puluhan Ormas untuk menggelar aksi di Candi Borobudur, lanjut Ganjar, tidak dilakukan secara resmi. Tapi hal itu karena sudah adanya aturan tersendiri, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Keputusan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Teknis Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

"Aturannya kan harus 500 meter dari Candi. Tidak boleh untuk itu (aksi di Borobudur). Jadi bukan dilarang, tapi aturannya memang gitu," ujarnya.

Ganjar pun menjelaskan bahwa tidak adanya larangan bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di muka umum. Namun, massa aksi harus tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan sudah ditetapkan.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai bahwa pemerintah Indonesia selama ini sudah cukup baik dalam memfasilitasi warganya untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

"Pemerintah sudah bagus kok. Saya kira Indonesia paling bagus. Kita kan nggak bisa melarang mereka untuk sampaikan aspirasi. Kita cuma minta aspirasi disalurkan dengan jernih," tutur Ganjar.

Pemindahan tempat aksi solidaritas itu bukan karena adanya permintaan dari pemerintah daerah. Tapi karena atas kesadaran dari para massa aksi tersebut.

"Mereka sendiri (mengalihkan aksi). Jadi itu kemarin obrolannya bagus sekali. Jadi saya senang kita bisa ngobrol. Kemarin mereka itu rapat sendiri dengan FKUB dan kita juga," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 yang juga anggota Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif menyatakan bahwa FPI akan tetap menggelar aksi demonstrasi di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah pada Jumat (8/9) besok.

Slamet pun mengatakan, kepolisian dipersilakan berkoordinasi dengan massa supaya aksi berjalan damai. Aksi solidaritas besok itu nantinya akan dimotori oleh FPI Klaten.

"Informasi dari teman-teman daerah tetap hari Jumat akan dilaksanakan aksi di Borobudur. Silakan umat Islam yang dekat Klaten, Jogja, bisa bergabung," ujar Slamet di depan gedung Kedubes Myanmar, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
4 Fakta Aksi Boikot Rocky Gerung di Jatim, Massa Ancam Geruduk Kantor Gubernur
4 Fakta Aksi Boikot Rocky Gerung di Jatim, Massa Ancam Geruduk Kantor Gubernur

Aksi tolak Rocky Gerung ramai di sejumlah daerah. Ini yang terjadi di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Jaringan GUSDURian Kritik Pemkab Kuningan Larang Kegiatan Jalsah Salanah JA, Minta Pemerintah Turun Tangan
Jaringan GUSDURian Kritik Pemkab Kuningan Larang Kegiatan Jalsah Salanah JA, Minta Pemerintah Turun Tangan

Jaringan GUSDURian menilai larangan yang seolah dibuat untuk ketertiban umum, justru mengancam hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Rakyat Demo Tolak RUU Pilkada sampai Jebol DPR, Di Mana Jokowi?
Rakyat Demo Tolak RUU Pilkada sampai Jebol DPR, Di Mana Jokowi?

Aktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tolak Laporan Relawan Ganjar soal Deklarasi Prabowo di Museum, Ini Alasannya
Bawaslu Tolak Laporan Relawan Ganjar soal Deklarasi Prabowo di Museum, Ini Alasannya

Laporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum di tolak Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jaringan GUSDURian Kecam Tindakan Ormas Bubarkan Diskusi People’s Water Forum di Bali, Desak Kapolri Usut Tuntas
Jaringan GUSDURian Kecam Tindakan Ormas Bubarkan Diskusi People’s Water Forum di Bali, Desak Kapolri Usut Tuntas

Padahal dalam undang-undang jelas tertulis kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran diatur di dalam konstitusi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye

Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.

Baca Selengkapnya
Aksi People Power di Solo Jadi Digelar, Gibran: Bebas, Santai-Santai
Aksi People Power di Solo Jadi Digelar, Gibran: Bebas, Santai-Santai

Gibran mengaku dirinya terbuka bila ada pihak yang ingin mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.

Baca Selengkapnya
Turis Tetap Dilarang Mendaki Gunung di Bali walau Wayan Koster Tidak Lagi Jabat Gubernur
Turis Tetap Dilarang Mendaki Gunung di Bali walau Wayan Koster Tidak Lagi Jabat Gubernur

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.

Baca Selengkapnya
Demonstran Berpakaian Serba Hitam Kepung DPRD Solo, Tuntut Jokowi Mundur
Demonstran Berpakaian Serba Hitam Kepung DPRD Solo, Tuntut Jokowi Mundur

Para demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.

Baca Selengkapnya
Butet Kartaredjasa Ikut Aksi Jogja Memanggil: Demokrasi Hukum Dirusak, Kita Harus Berontak
Butet Kartaredjasa Ikut Aksi Jogja Memanggil: Demokrasi Hukum Dirusak, Kita Harus Berontak

Aksi ini diikuti oleh lebih kurang 2.000 orang yang terdiri dari mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya.

Baca Selengkapnya