Gubernur Ganjar pastikan demo dukung Rohingya di Borobudur batal
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa aksi solidaritas peduli etnis Rohingya Myanmar tidak jadi dilakukan. Aksi itu niatnya akan dilakukan oleh puluhan organisasi masyarakat di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (8/9) besok.
"Enggak, enggak jadi, besok, hari Jumat di Masjid Annur jadinya," ujar Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).
Pelarangan terhadap puluhan Ormas untuk menggelar aksi di Candi Borobudur, lanjut Ganjar, tidak dilakukan secara resmi. Tapi hal itu karena sudah adanya aturan tersendiri, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Keputusan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Teknis Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Kenapa Desa Wisata Osing ditetapkan sebagai cagar budaya? Desa Wisata Osing adalah salah satu desa adat di Banyuwangi yang terkenal dengan kebudayaan Osing yang kental. Oleh sebab itu, pemerintah pun menetapkannya sebagai cagar budaya dan pengembangan Desa Wisata Suku Osing.
-
Kapan larangan berlaku? Keputusan yang diambil pekan lalu ini membatalkan undang-undang tahun 2004 yang mengatur sekolah-sekolah agama Islam di Uttar Pradesh.
-
Siapa yang terdampak larangan? Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
-
Kenapa tidak boleh sembarangan mengangkat korban? Diketahui, tubuh seseorang yang menjadi korban kecelakaan tak boleh asal diangkat. Pada leher, terdapat spinal cord atau saraf utama yang menghubungkan otak dengan area tubuh lainnya. Jadi, jika bagian tersebut sampai mengalami cedera, maka dampaknya bisa sangat buruk, mulai dari kelumpuhan, gangguan pernapasan, hingga kematian.
-
Kenapa orang luar dilarang menyaksikan Upacara Besale? Kebanyakan dari ritual tersebut masih tergolong sakral, termasuk Upacara Besale ini. Ketika Besale sedang berlangsung, orang-orang dari kelompok luar tidak diperkenankan ikut menyaksikan.
"Aturannya kan harus 500 meter dari Candi. Tidak boleh untuk itu (aksi di Borobudur). Jadi bukan dilarang, tapi aturannya memang gitu," ujarnya.
Ganjar pun menjelaskan bahwa tidak adanya larangan bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di muka umum. Namun, massa aksi harus tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan sudah ditetapkan.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai bahwa pemerintah Indonesia selama ini sudah cukup baik dalam memfasilitasi warganya untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.
"Pemerintah sudah bagus kok. Saya kira Indonesia paling bagus. Kita kan nggak bisa melarang mereka untuk sampaikan aspirasi. Kita cuma minta aspirasi disalurkan dengan jernih," tutur Ganjar.
Pemindahan tempat aksi solidaritas itu bukan karena adanya permintaan dari pemerintah daerah. Tapi karena atas kesadaran dari para massa aksi tersebut.
"Mereka sendiri (mengalihkan aksi). Jadi itu kemarin obrolannya bagus sekali. Jadi saya senang kita bisa ngobrol. Kemarin mereka itu rapat sendiri dengan FKUB dan kita juga," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 yang juga anggota Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif menyatakan bahwa FPI akan tetap menggelar aksi demonstrasi di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah pada Jumat (8/9) besok.
Slamet pun mengatakan, kepolisian dipersilakan berkoordinasi dengan massa supaya aksi berjalan damai. Aksi solidaritas besok itu nantinya akan dimotori oleh FPI Klaten.
"Informasi dari teman-teman daerah tetap hari Jumat akan dilaksanakan aksi di Borobudur. Silakan umat Islam yang dekat Klaten, Jogja, bisa bergabung," ujar Slamet di depan gedung Kedubes Myanmar, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaAksi tolak Rocky Gerung ramai di sejumlah daerah. Ini yang terjadi di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaLaporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum di tolak Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPadahal dalam undang-undang jelas tertulis kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran diatur di dalam konstitusi.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaGibran mengaku dirinya terbuka bila ada pihak yang ingin mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.
Baca SelengkapnyaPara demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca SelengkapnyaAksi ini diikuti oleh lebih kurang 2.000 orang yang terdiri dari mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca Selengkapnya