Gubernur Ganjar Tak Ingin Tergesa-Gesa Tetapkan UMP 2021 di Jateng

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Meskipun sudah menerima surat edaran tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku pihaknya belum menetapkan nilai upah minimum provinsi atau di Jateng pada 2021.

"Suratnya baru saya terima tadi, meskipun sebelumnya kita sudah komunikasi. Sekarang sedang kami kaji mendalam dan mengomunikasikan dengan Tripartit agar fair, karena satu dasarnya UU Ketenagakerjaan, ada UU Kedaruratan dan ada surat edaran ini," kata Ganjar Pranowo, Selasa (27/10).

Dia mengungkapkan demi kenyamanan dan saling memahami, pihaknya juga segera mengajak bicara Dewan Pengupahan dan Tripartit

"Kami tidak akan tergesa-gesa, karena masih ada waktu," imbuhnya.

Dalam surat edaran tersebut, Gubernur harus mengumumkan penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada 31 Oktober 2020. Menurut Ganjar, masih ada waktu untuk mengkaji dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.

"Tadi ada bupati yang menyampaikan, minta diundur sampai November pengumumannya, biar kita bisa komunikasi lebih dulu. Saya kira ini ide bagus, kami akan sampaikan aspirasi ini. Saat ini, tim lagi bekerja," ungkap Ganjar.

Seperti diketahui, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran bernomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran yang diberikan pada seluruh Gubernur di Indonesia itu, meminta agar Gubernur melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.