Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gubernur Jabar Bantah Ada Silang Pendapat dengan DKI soal Tarik Rem Darurat

Gubernur Jabar Bantah Ada Silang Pendapat dengan DKI soal Tarik Rem Darurat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Pakuan. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Rapat koordinasi antara DKI, Jawa Barat, Banten, dan Satgas Nasional Covid-19 berlangsung larut semalam. Usai rapat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, tak ada silang pendapat antara kesehatan dan ekonomi.

"Tidak ada persilangan pendapat. Tidak ada kubu ekonomi vs kesehatan. Semuanya saling melengkapi dan menguatkan," kata pria karib disapa Kang Emil ini lewat Twitter pribadinya, seperti dilihat Liputan6.com, Minggu (13/9).

Emil mengungkap, rapat semalam berbicara terkait teknis penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Emil mengatakan, hal itu akan diumumkan hari ini oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Resminya diumumkan detailnya oleh Satgas Pusat & Gub DKI," jelas Emil.

Diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan pada dua hari yang lalu merilis pernyataanpengembalian aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pertama kali diterapkan.

Hal ini dilakukannya sebagai rem darurat akibat terus melonjaknya angka kasus positif Covid-19 di DKI yang mencapai 1000 kasus per hari.

Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eksklusif: Blak-Blakan Ridwan Kamil, Pilih Jakarta atau Jawa Barat?
Eksklusif: Blak-Blakan Ridwan Kamil, Pilih Jakarta atau Jawa Barat?

Golkar tengah mempertimbangkan Emil maju di Jawa Barat lagi

Baca Selengkapnya
Soal Peta Politik Terkini, Ridwan Kamil : Banyak Plot Twist, Banyak Drama, Tunggu Saja
Soal Peta Politik Terkini, Ridwan Kamil : Banyak Plot Twist, Banyak Drama, Tunggu Saja

Ridwan Kamil masih enggan menanggapi rumor mengenai peta politik jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD

Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya
Begini Langkah Pj Gubernur Jabar Terkait Persoalan Truk Tambang Pasir yang Dikeluhkan Warga Parung Panjang
Begini Langkah Pj Gubernur Jabar Terkait Persoalan Truk Tambang Pasir yang Dikeluhkan Warga Parung Panjang

Langkah itu dtempuh setelah mendengar keluhan warga di Kantor Kecamatan Parung Panjang, Minggu (19/11) sore kemarin.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ungkap Persoalan Netralitas ASN di Jawa Tengah Terkait Pilkada
Wamendagri Ungkap Persoalan Netralitas ASN di Jawa Tengah Terkait Pilkada

Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

Baca Selengkapnya