Follow
Gubernur Jabar ingatkan PNS tak main nakal saat Pilkada serentak
Merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menekankan para PNS yang ada di lingkungannya tetap menjaga netralitas saat menghadapi Pilkada serentak 2015. Delapan daerah di Jabar akan menyemarakkan hajat demokrasi akbar yang diselenggarakan 9 Desember 2015.
Hal itu disampaikan Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tahun 2015, dengan tema 'mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menyukseskan Pilkada serentak di Jawa Barat' di Hotel Jayakarta, Kota Bandung, Rabu (18/11).
"Instruksi langsung dari Presiden (Joko Widodo), bahwa gubernur, wali kota, bupati diminta untuk menjaga netralitas PNS untuk memberikan contoh baik," katanya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
"PNS punya hak politik pada saat (pemilihan), tapi dalam prosesnya tentu saja tidak boleh berpihak pada timses, paslon yang ada," ungkapnya menambahkan.
Sehingga dia menyampaikan pada peserta Pilkada untuk bersaing secara sehat, terutama petahana yang kembali ikut dalam Pilkada serentak ini.
"Kontestan agar berkompetisi secara sehat, pelayanan publik tidak terganggu," jelasnya.
Dia juga menginstruksikan kepada aparat untuk meningkatkan status keamanan saat Pilkada serentak nanti. Misalkan jika daerah tersebut dinilai rawan ringan artinya aparat menetapkan status rawan sedang, jika statusnya rawan sedang makan keamanan harus menjadi rawan berat.
"Saya tekankan antisipasi keamanan harus di atas yang kita prediksi. Antisipasi satu step di atas statusnya," tandasnya.
Dia meyakini Jabar sebagai daerah yang menjalankan Pilkada serentak tetap bisa menjaga status daerah paling aman.
"Kita bersyukur Jabar aman. Bahkan era (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) SBY pernah bilang kalau urusan Pilkada, Jabar itu paling aman. Kita akan pelihara dan pertahankan," ungkapnya.
Delapan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak yakni Sukabumi, Kabupaten Bandung, Indramayu, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Depok, dan Pangandaran. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca Selengkapnya
Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca Selengkapnya
Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca Selengkapnya
Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca Selengkapnya
Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca Selengkapnya
Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca Selengkapnya
Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca Selengkapnya
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 2 Tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu calon presiden atau wakil presiden 2024.
Baca Selengkapnya