Gubernur Jabar Ridwan Kamil Sampaikan Pesan Khusus untuk Mendikbud Nadiem Makarim

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons positif komposisi Kabinet Indonesia Maju pilihan Presiden Jokowi. Namun, ada pesan khusus yang ia sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makariem.

Emil meminta Nadiem melakukan banyak inovasi di bidang pendidikan agar bisa menghubungkannya dengan dunia kerja. Tapi, tetap harus seimbang dengan nilai-nilai kemanusiaan.

"Saya ingatkan satu hal bahwa pendidikan bukan hanya urusan mencari pekerjaan. Pendidikan menaikkan peradaban kita terhadap tantangan masa depan. Dua itu harus berimbang," kata dia, Kamis (24/10/2019).

Orang lain juga bertanya?

Dia juga meyakini personel dalam kabinet kali ini merupakan orang terbaik yang dipilih melalui pemikiran dan pertimbangan matang Presiden Joko Widodo. Ia berharap, kinerja para menteri bisa membawa dampak positif kepada semua daerah, termasuk Jawa Barat.

"Saya optimistis dengan kabinet baru ini sinergi antara Pemdaprov Jabar dengan kementerian semakin baik," pungkasnya.

Secara khusus, ia juga meminta dukungan dari pemerintah pusat terhadap program infrastruktur. Di Jawa Barat terdapat beberapa proyek infrastruktur seperti Tol Dalam Kota (BIUTR – NS Link) dan flyover di Kota Bandung, LRT Bandung Raya, rekayasa jalur KA Bandung–Ciwidey, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN, serta pembangunan alun-alun.

Lalu, ada pula program prioritas transportasi Bandung Raya yang juga membutuhkan anggaran dari pemerintah pusat. Permintaannya ia klaim tidak berlebihan. Pasalnya, rasio antara jumlah penduduk dan kabupaten kota sudah tidak berimbang. Aspirasi dari tingkat akar rumput semakin terasa. Di luar itu, Jabar pun memiliki posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, pemekaran kabupaten/kota di Jabar sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Melalui momentum pembentukan kabinet baru ini, Gubernur berharap moratorium daerah otonomi baru (DOB) dapat dipertimbangkan pemerintah pusat untuk dicabut. "Kami butuh pemekaran wilayah untuk mengakselerasi program–program kesejahteraan pemerintah pusat," terang dia.

(mdk/ded)