Gubernur Jateng minta kuota haji ditambah dan disebar ke daerah
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi lobi dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Raja Arab Saudi terkait permintaan penambahan kuota haji. Upaya ini tentu bakal berdampak pada masyarakat di daerah nantinya.
"Yah, itu bagus sekali. Jadi presiden melakukan langkah yang super tepat. Dan kalau kita melihat Pak Jokowi sangat paham soal itu dan Pak Jokowi sangat memahami jika kuota-kuota yang ada dibanyak negara faktanya memang non muslim itu bisa diambil dialihkan ke Indonesia maka harapanya kita tidak sampai ngantri 22 tahun," ungkap Ganjar usai melakukan kegiatan Idul Kurban di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (12/9).
Langkah Jokowi ini sekaligus juga membuat pencegahan adanya pelanggaran. Terutama terulangnya kasus warga negara Indonesia jemaah haji Filipina.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Apa yang dilakukan Kapolri untuk mencegah penjualan tiket liar? Selain itu, pihak ASDP juga telah melakukan penambahan buffer zone untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang hendak menyeberang dan juga telah menyiapkan pengaturan geofencing terkait sistem penjualan tiket. Hal itu dilakukan untuk menghindari penjualan tiket yang liar atau munculnya calo. 'Sehingga masyarakat bisa terbebas dari potensi penjualan tiket secara liar.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kenapa Jokowi berkunjung ke Gorontalo? Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke proyek Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024.
"Dan kemudian juga tidak membikin masyarakat kita mencari dengan cara-cara dengan pergi ke negara tetangga. Saya kira tindakan Pak Jokowi luar biasa untuk menyelesaikan persoalan ini. Mudah-mudahan kuotanya makin bertambah lagi," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Dia juga meminta Kementrian Agama (Kemenag), jika penambahan kuota haji berhasil didapat maka harus langsung membagikan ke beberapa daerah di Indonesia.
"Kalau kuota sudah jelas maka didistribusikan ke seluruh daerah. Daerah inilah yang bisa mengakomodasi mereka yang sudah ngantri panjang," jelasnya.
Kemenag, menurut Ganjar, tinggal membagikan sehinggadaftar tunggu haji tidak lagi mencapai 22 tahun. "Sebenarnya antrian panjang itu juga sudah ada di kementrian agama. Maka kementrian agama tinggal ngatrol saja. Tindakan konkritnya ngatrol. Maka mungkin yang ngantrinya 22 tahun bisa maju. Dari 22 tahun jadi 15 tahun, syukur nanti tambah kuotanya jadi 10 tahun. Ngantri 10 tahun syukur nanti jadi lima tahun gitu yah. Itu akan sangat ok. Syukur-syukur, jadi setahun. Tapi kayaknya nggak mungkin sih," terangnya.
Ganjar memuji kinerja Kemenag dalam kegiatan ibadah haji sebab tidak muncul banyak masalah kembali dan itu bisa dijadikan contoh untuk pelaksanaan haji tahun depan.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi bertemu Pangeran MBS di Istana Yamamah, Riyadhk, pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaTotal keseluruhan jemaah haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah.
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaPansus Angket Haji DPR sebelumnya menyidak kantor Kemenag Bogor untuk menyelidiki tambahan 10.000 kuota haji reguler tidak merata di beberapa daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan kabar ini yang rupanya sempat membuat Pangeran MBS kaget.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.
Baca SelengkapnyaHal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi VIII DPR RI.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama tengah menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan pansus hak angket.
Baca SelengkapnyaPansus Haji menilai dalam pembagian kuota haji tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan
Baca SelengkapnyaDubes Arab Saudi untuk Indonesia pun menghubungi Jokowi bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000.
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut menegaskan, tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.
Baca Selengkapnya