Follow
Gubernur Jatim belum teken keputusan, PT Lapindo tak bisa ngebor gas
Merdeka.com - Rencana PT Lapindo Brantas untuk kembali melakukan aktivitas pengeboran sumur gas di Sidoarjo, Jawa Timur, diperkirakan molor. Sebab, tim bentukan Pemprov Jawa Timur, untuk mengkaji aktivitas pengeboran yang dilakukan anak perusahaan milik Aburizal Bakrie alias Ical itu, belum bisa bekerja maksimal. Alasannya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur, Soekarwo belum turun.
Hal ini diungkap Ketua Tim Kajian dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Amin Widodo, Rabu (10/2). "SK gubernur belum turun. Bagaimana mau bekerja kalau kami belum mendapat SK dari gubernur?" ungkap Amin usai mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya.
Dijelaskan pakar geologi asal ITS ini, SK Gubernur terkait pengkajian pengeboran sumur gas baru yang rencananya akan dilakukan di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo pada Maret nanti, menjadi dasar hukum bagi tim yang ditunjuk Pemprov Jawa Timur untuk bekerja.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Di mana pekerja Indonesia bekerja? Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah beri ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja Indonesia lainnya tentang kecepatan mereka memetik buah sebelum memecat mereka lima dan enam pekan setelah mereka mulai bekerja.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Kenapa Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Kenapa sulit cari kerja di Indonesia? Susahnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
"Tapi sampai saat ini, SK itu belum turun. Kami tidak tahu kenapa, yang jelas kami belum ngapa-ngapain sebelum ada SK. Jadi, sampai saat ini kami masih menunggu SK itu. Selain itu, anggaran untuk melakukan kajian juga belum ada," tegasnya.
Seperti diketahui, PT Lapindo Brantas berencana melakukan pengeboran sumur gas baru di Sidoarjo, pada Maret 2016 mendatang. Kemudian, pada 19 Januari lalu, Pemprov Jawa Timur membentuk tim khusus untuk melakukan kajian di area pengeboran. Rencananya, tim kajian ini, akan bekerja selama tiga bulan, terhitung mulai awal Febuari.
Pengeboran sumur gas baru di area Tanggulangin 1 oleh PT Lapindo Brantas ini, dianggap perlu. Sebab, saat ini, produksi gas nasional mengalami penurunan. Selain itu, melalui SKK Migas, pemerintah mendesak peningkatan produksi gas. Persiapan pengeboran di wilayah Tanggulangin 1, juga sudah dilakukan pada Januari lalu oleh pihak Lapindo Brantas.
Sementara warga sekitar menolak adanya aktivista pengeboran gas baru di Sidoarjo. Sebab, warga masih trauma dengan peristiwa luapan lumpur panas yang merendam beberapa desa di Porong pada 2006 silam, yang juga dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.
Terlebih lagi, hingga saat ini, proses ganti-rugi warga, yang rumahnya terendam lumpur panas belum tuntas, 100 persen. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.
Baca Selengkapnya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi soal rencana pembatasan BBM bersubsidi dan rencana BBM baru yang ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil masih enggan menanggapi rumor mengenai peta politik jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Aturan baru tersebut sangat penting untuk sektor industri manufaktur.
Baca Selengkapnya
Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca Selengkapnya
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca Selengkapnya
Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
Baca Selengkapnya
Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya