Gubernur Kalbar Minta Satgas Covid-19 Tegas Tegakkan Prokes: Jangan Takut Dicemooh
Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Satgas penanganan COVID-19 Kalbar, maka ia minta kepada seluruh Satgas kabupaten/kota harus bisa bertindak tegas dengan "dibackup" dari TNI-Polri, kejaksaan dan pengadilan.
"Jangan ragu kalau satu kata seluruhnya, jangan takut dicemooh orang-orang, hanya satu kata tindak tegas," kata Sutarmidji saat menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan Satgas tugas penanganan COVID-19 di Makodam XII/Tpr di Sungai Raya, Jumat (18/6).
Selain Gubernur, hadir juga dalam rapat evaluasi itu Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Pangdam XII/Tpr, Wakapolda Kalbar, Danlanud Supadio, Danlantamal XII/Pontianak, Kajati dan Kapengti Kalbar, para pejabat utama Kodam XII/Tpr serta para pejabat terkait lainnya.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk melakukan imunisasi? Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjauh dari pasien cacar, karena infeksi ini dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan jika mereka terjangkit.
-
Apa pesan Ipuk untuk tenaga kesehatan Banyuwangi? Berikan pelayanan yang baik. Jangan sampai muncul keluhan pelayanan buruk karena tidak ramah atau pun pelayanannya lama. Mari sama-sama berbenah, berkomitmen membangun Banyuwangi lebih baik lagi.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
"Saat ini PPKM skala mikro desa dan RT di Kalbar sudah mencapai seratus persen. Sedangkan pendanaannya bisa menggunakan delapan persen dari dana desa dengan pengawasan dari kejaksaan dan pengadilan," kata Sutarmidji.
Untuk itu ia meminta para kepala desa agar tidak ragu menggunakan dana desa dalam penanganan COVID-19.
"Asal dimanfaatkan dengan betul untuk penanganan COVID-19, dan jangan ragu menggunakan itu," katanya.
Terkait dengan vaksinasi, ia menyampaikan, untuk mempercepat penanganan COVID-19 akan melaksanakan vaksinasi kepada semuanya, terutama masyarakat yang bekerja.
"Kita tidak lagi memandang usia, vaksin saja sebanyak banyaknya, dan tidak pandang usia," ujarnya.
Sementara itu, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyampaikan, terkait penanganan pelintas batas dan Pekerja Migran Indonesia di perbatasan saat ini Satgas tidak mengalami kendala, dan semua berjalan dengan baik berkat kerjasama semua pihak.
"Saya kira semuanya sudah bekerja keras bisa mengawal dalam mengkanalisasi kejadian menonjol di perbatasan, dan alhamdulillah itu tidak menyebar," katanya.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa dan ketua RT di Kalbar yang telah bekerja secara maksimal, sehingga PPKM skala mikro dapat mencapai seratus persen, yang saat ini sudah ada lebih dari 2.031 Posko PPKM skala mikro di Kalbar.
"Para Ketua RT kita luar biasa. Mereka sudah bisa mengorganisir masyarakatnya sehingga tetap produktif. Mudah-mudahan dengan adanya capaian seratus persen posko-posko di desa maupun RT ini bisa mempercepat perubahan perilaku masyarakat untuk taat dan patuh terhadap protokol kesehatan," katanya.
Ia mengatakan terkait dengan vaksinasi, Kodam XII/Tpr nantinya akan melaksanakan serbuan teritorial vaksinasi. Masyarakat yang belum divaksin diharapkan dapat ikut serta dan tidak tidak perlu takut untuk divaksin.
"Kita tentara sudah divaksin semua, mau vaksin Sinovac dan Astrazeneca sudah semua dan tidak ada masalah. Jadi jangan ragu-ragu, ayo masyarakat secara bertahap ikuti. Ada tempat-tempat yang sudah ditentukan dalam serbuan teritorial, mari sambut vaksin dengan sukacita jangan takut," ujarnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaKehadiran Kapolres dan jajarannya di desa terpencil ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kamtibmas hingga ke pelosok daerah.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengingatkan seluruh kepala desa (kades) agar tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pasangan capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur perlu kebersamaan, persatuan, gotong royong dan tidak ada adu domba.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaKapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kampar tetap aman dan damai selama proses Pilkada.
Baca Selengkapnya