Gubernur Kaltara fokus pembangunan jalan perbatasan

Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius pihaknya. Keseriusannya itu telah dilaksanakan sejak dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltara.

Ia telah mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk menghadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pertemuan tersebut dengan membawa sejumlah usulan pembangunan di bidang itu.

Dirinya menyampaikan, anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan sekaligus peningkatan Jalan Long Midang, Long Bawan hingga Long Pasia.

Selain itu, pembangunan jalan perbatasan Long Layu, Pa Upan, Long Rungan juga sebesar Rp 35 miliar. Pembangunan jalan perbatasan Long Rungan, Long Padi, Binuang, Malinau juga sebesar Rp 35 miliar. Sedangkan pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung, Long Nawang, Data Dian, Long Pujungan, Malinau menggunakan nilai anggaran yang sama.

Untuk pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung, Sungai Barang, Sungai Boh alokasi anggaran yang disediakan juga sebesar Rp 35 miliar. Untuk diketahui, rincian anggaran tersebut, Rp 25 M diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rp 10 M diserap dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Sedangkan untuk, jalan Perbatasan Long Nawang, Batas Negara (Tapak Mega), dialokasikan sebesar Rp 3 miliar yang diserap dari APBD Kaltara.

"Hasil konsultasi dengan Menteri PUPR baru bisa direalisasikan tahun ini," jelasnya.

Irianto mengungkapkan, Pemerintah pusat telah mengalokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk kegiatan pembangunan jalan dari Kabupaten Malinau hingga ke Long Bawan. Alokasi dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 250 miliar untuk pembangunan jembatan.

"Mudah-mudahan dalam tiga tahun kedepan, hasilnya sudah terlihat. Tahun ini saja sudah terlihat hasilnya, kita sudah bisa mengendarai mobil dari Malinau, Binuang, Long Bawan," urainya.

Karena itu, dia mengajak para stakeholder maupun masyarakat Krayan, untuk terus berjuang memberikan argumentasi kepada pemerintah pusat. Agar kawasan perbatasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik.

Dengan begitu, tidak ada lagi ketimpangan kesejahteraan yang menyebabkan masyarakat perbatasan merasa terisolir. Irianto membayangkan, dalam 10 tahun ke depan masyarakat yang ada di Long Bawan dan Long Layu, sudah dapat menikmati layanan fasilitas transportasi darat (bus) ke Kabupaten Malinau

"Jika infrastruktur telah dibangun dengan baik, maka dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan," pungkasnya. (mdk/hrs)