Gubernur Kalteng larang deklarasi #2019GantiPresiden digelar di wilayahnya
Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan telah meminta aparat keamanan untuk tidak memberikan izin terhadap kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden. Kegiatan itu dinilainya rawan menimbulkan perpecahan di masyarakat.
"Saya sudah sampaikan kepada Kapolda dan Danrem, agar dilarang deklarasi tagar itu di Kalteng. Daripada isu-isu yang ingin memecah belah masyarakat, lebih baik jangan. Silakan di provinsi lain, tapi di Kalteng saya larang," kata Sugianto usai menyaksikan simulasi pengamanan pemilihan Presiden tahun 2019 yang dilaksanakan personel Polda Kalteng, di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, Kamis (20/9) seperti dikutip Antara.
Mantan Anggota DPR itu menyebut, suasana kondusif sangat penting untuk selalu dijaga, agar upaya mempercepat kemajuan pembangunan tidak mengalami gangguan. Para investor pun merasa aman dan nyaman datang serta berinvestasi ke Provinsi Kalteng.
-
Apa pernyataan Gubernur Kaltim tentang kondisi politik menjelang Pemilu 2024? Melihat perkembangan politik menjelang Pesta Demokrasi 2024, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor memastikan, kondisi daerah dalam suasana aman dan kondusif.
-
Kenapa Kaltim dianggap rawan keributan dalam Pemilu 2024? Berdasarkan data yang diperoleh, Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang memperlihatkan lima wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang pemilu serentak 2024. Wilayah-wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang dilarang oleh Ganjar Pranowo? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan “Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta,“ tegas Ganjar Pranowo saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).
-
Apa pesan Pj Gubernur Kaltim untuk masyarakat Kalimantan Timur? 'Mendekati Pemilu tolong jaga ketertiban dan kemanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!' pesan Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat(26/1/2023).
"Masyarakat beraktivitas pun tetap nyaman dan tidak ada gangguan. Jadi, siapapun yang menjadi Presiden, silakan saja. Tapi kondisi Negara, khususnya Kalteng harus tetap aman dan nyaman. Itu yang paling penting," demikian Sugianto.
Terkait pilihannya untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, Sugianto enggan mengungkapkan. Meski begitu, orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai itu tidak mempermasalahkan adanya pemberitaan di salah satu media yang menyebut dirinya mendukung pasangan Capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Biarkan saja media itu. Biasa saja itu. (Kalau untuk dukungan) itu kan rahasia," tukasnya.
Menurut gubernur yang diusung PDIP itu, saat ini yang paling penting baginya adalah memastikan berbagai persiapan hingga berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Presiden di tahun 2019 berjalan lancar dan aman.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur Kalteng dan pejabat dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan konspirasi mempengaruhi pemilihan, melibatkan program bantuan sosial dan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAkun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca Selengkapnya"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaPendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca SelengkapnyaGanjar mencontohkan saat kampanye akbar, Wali Kota Makassar tidak bisa hadir meski kader PDIP.
Baca SelengkapnyaIa mengingatkan agar berpolitik secukupnya, bersaudara selamanya
Baca SelengkapnyaGibran juga menekankan pada Bawaslu untuk bersikap tegas, agar Pilkada serentak dapat berjalan adil dan aman
Baca SelengkapnyaTodung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.
Baca SelengkapnyaDalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra menyampaikan poin-poin pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.
Baca Selengkapnya