Gubernur Kaltim Sebut Lokasi Ibu Kota Baru di Kecamatan Samboja dan Sepaku

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Adapun lokasi persisnya berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Pasir Utara.

"Kecamatan Samboja dan Kecamatan Semoi Sepaku," ujar Gubernur Kaltim Isran Noor di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8).

Dua kecamatan itu lebih dikenal dengan Kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Bukan tanpa alasan, Kecamatan Samboja dan Sepaku Semoi dipilih berdasarkan hasil kajian oleh Bappenas.

Orang lain juga bertanya?

"Itu adalah keputusan daripada hasil kajian. Saya ndak tahu persis. Tapi kita di daerah itu, gubernur, aparat di daerah, bupati wali kota yang ada di sekitar situ, memberikan data ke pemerintah pusat sehingga menjadi objek kajian," kata Isran.

Luas tanah di kawasan yang akan dijadikan ibu kota pengganti Jakarta yaitu, sekitar 180 ribu hektare. Isran menjelaskan bahwa Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan lindung.

"Kawasan Bukit Soeharto itu adalah bukit produksi, hutan lindung, dan sebagian digunakan untuk hutan riset. Kemudian di selatannya ada namanya kawasan konservasi yaitu pengembangan dan kepentingan orang utan," jelasnya.

Menurut dia, lahan yang digunakan untuk pembangunan ibu kota pastinya memakai tanah hutan industri, bukan hutan lindung. Isran meyakini pemindahan ibu kota ke Kaltim akan berdampak positif ke Pulau Kalimantan lainnya.

"Iya disitu (hutan produksi) dan tidak ada orang yang ditinggal di sana. Ini akan berdampak positif bukan untuk kepentingan Kaltim, namun semua yang ada provinsi di Kalimantan dan ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat," tutur Isran.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan tahap awal pembangunan ibu kota menggunakan tanah seluas 40 ribu hektare dari total yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektare. Dia memastikan pembangunan ibu kota akan dilakukan di ruang terbuka hijau.

"Separuhnya adalah ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung, hutan lindung tidak akan diganggu. Bahwa ada pihak pihak yang sedang mengerjakan sesuatu, pemerintah punya hak untuk menarik hak itu sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kami akan meminimalkan ganti rugi lahan," ucap Bambang.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/did)