Gubernur Kepri Tagih Janji Kampanye Jokowi Bangun Jembatan Batam Bintan

Merdeka.com - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad kembali menagih janji politik Presiden RI Joko Widodo untuk membangun jembatan Batam Bintan.

"Beliau (Presiden Jokowi) merespon dengan baik dan menganggukkan kepala saat saya sampaikan soal jembatan Batam Bintan ini," katanya di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Kamis (20/5).

Dia menjelaskan, dirinya telah menyampaikan secara langsung rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan ini kepada Jokowi, saat orang nomor satu di Indonesia itu meninjau vaksinasi massal di Kabupaten Bintan, Kepri, Rabu (19/5). Kendati dalam kunjungan tersebut, Jokowi memang tidak serta-merta turun memantau landing point pembangunan jembatan Batam Bintan di Teluk Sasah Bintan.

Politisi Golkar itu mengutarakan, jembatan Batam Bintan yang sudah dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres di Batam 6 April 2019, menjadi harapan dan keinginan seluruh masyarakat Kepri. Di hadapan Presiden, Ansar bahkan telah memaparkan potensi-potensi ekonomi dampak dari realisasi proyek strategis nasional tersebut.

Misalnya, kata dia, jembatan itu berefek terhadap pengembangan ekonomi dua kawasan Batam dan Bintan. Dia perkirakan ada sekitar 7.000 kendaraan lalu-lalang setelah jembatan tersebut rampung dibangun.

"Kita tetap optimis sambil berusaha agar pembangunan jembatan Batam Bintan dapat terwujud," ujar Ansar seperti dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Ansar memastikan dalam waktu dekat Pemprov Kepri dan Kementerian PUPR bakal menandatangani MoU soal kewajiban masing-masing terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan Batam Bintan.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menyampaikan bahwa proyek jembatan Batam Bintan memiliki panjang sekitar 14,76 kilometer dan target pelelangan dilakukan pada kuartal II tahun ini. Proyek ini mengalami perubahan nilai investasi menjadi Rp13,66 triliun dari yang sebelumnya Rp8,78 triliun.

"Pembangunannya menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," tutupnya.