Gubernur NTT minta aparat patahkan kaki pelaku human trafficking
Merdeka.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B Laiskodat, meminta penegak hukum bertindak tegas pada pelaku perdagangan orang atau human trafficking. Jika perlu, katanya, kaki pelaku dipatahkan.
Tindakan tegas perlu dilakukan mengingat kejahatan human trafficking sudah sangat meresahkan dan membuat NTT sebagai daerah darurat kemanusiaan.
"Saya minta aparat keamanan untuk patahkan kaki para pelaku perdagangan orang, dan berikan ke Gubernur. Nanti Gubernur yang kasih uang," katanya saat menggelar pidato perdana di Gedung DPRD NTT, Senin (10/9).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Kenapa Gunungkidul siaga darurat? “Untuk antisipasi dampak dari kekeringan yang semakin meluas, BPBD telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
-
Kenapa Kementerian ATR membantu orang di pesisir? Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam sangat besar. Namun demikian, masyarakat pesisir belum mampu terlepas dari keterbelakangan ekonomi, sehingga membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini berupa legalisasi aset.
-
Kenapa Pemprov Jateng sangat fokus memberantas narkoba? Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Ia menegaskan, mulai saat ini pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk moratorium TKI asal NTT. Karena perdagangan manusia adalah modus baru perbudakan.
Moratorium ini wajib dilakukan, karena setiap tahun angka kematian TKI yang dikirim pulang terus mengalami peningkatan. Pada 2017 terdapat 62 TKI yang dikirim pulang dalam keadaan meninggal dan 2018 sudah 72 jenazah yang dipulangkan dari luar negeri.
"Saya menduga masih banyak TKI asal NTT yang meninggal, namun tidak dikirim pulang. Ini bukan masalah angka, tapi sesuatu yang serius sehingga mafia trafficking harus diberantas hingga ke akar-akar," tegas Viktor.
Menanggapi arahan gubernur, Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman, menyatakan mendukung penuh program Gubernur soal moratorium TKI.
"Kami siap dukung moratorium tetapi yang jelas harus ada dasar hukumnya, karena penanganannya harus bersinergi, ada pencegahan, bukan penindakan saja," ujarnya.
Menurutnya, penindakan terhadap pelaku selama ini sudah dilakukan secara tegas. Namun belum bisa menyelesaikan masalah yang terus berulang.
"Kenapa kejadian terus berulang, karena kami tangani hanya tindak pidananya saja," ungkap Irjen Pol Raja Erizman.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Bustan, pengungkapan kasus ini bukan saja skala regional tetapi nasional yang harus diperangi secara bersama-sama.
Baca SelengkapnyaPelaku AT diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang dengan korban bernama Mariance Kabu.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo berharap, putusan mampu mewujudkan keadilan dan pemulihan yang efektif bagi korban.
Baca SelengkapnyaWali kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bakal menertibkan kawasan Jalan Danau Tempe yang disinyalir menjadi lokasi prostitusi.
Baca SelengkapnyaBanyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar warga negara asing (WNA) pelaku judi online dan narkoba ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaPemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaNusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca SelengkapnyaPolri saat ini menangani 175 kasus TPPO yang menjadikan para korban TPPO sebagai pekerja seks komersial.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaPicu keresahan masyarakat, DPRD Sumut dukung penuh tindakan tegas kepolisian dalam membasmi begal sadis di Kota Medan.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mengingatkan, perang terhadap perbudakan manusia merupakan agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini.
Baca Selengkapnya