Gubernur Papua diingatkan Jokowi soal APBD

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Papua, Lukas Enembe, ke Istana Bogor, Jawa Barat Senin (24/8) kemarin. Namun, keperluan pemanggilan bukan karena dia kerap mangkir ketika Jokowi berkunjung ke Papua, melainkan buat mendengarkan arahan soal penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Lukas mengatakan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan masalah manajemen anggaran khususnya APBD selama ini pengelolaannya masih kurang baik.

"Hal itu diketahui dari hasil audit BPK RI. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan supaya jangan langsung mengejar kesalahan dalam penggunaan anggaran," kata Lukas di Jayapura, seperti dikutip Antara, Selasa (25/8).

Menurut Lukas, Presiden Jokowi meminta daripada mengejar kesalahan, justru lebih baik fokus pada upaya memperbaiki penggunaan anggaran karena kesalahan administrasi. Dalam pertemuan itu, Jokowi tidak hanya memanggil Lukas akan tetapi seluruh Gubernur Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia pun turut serta dipanggil.

"Ini yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama gubernur, kapolda dan kajati seluruh Indonesia," ujarnya.

Lukas menuturkan, Presiden Jokowi juga menegaskan tidak boleh lagi ada anggaran APBD yang tidak terserap dengan baik.

"Memang diakui daerah cenderung ketakutan dalam mengelola dana anggaran, sebab ketika ada kesalahan penggunaan anggaran maka sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi," ucap Lukas.

Kecuali, kata dia menambahkan, dalam penggunaan anggaran tersebut terjadi penyalahgunaan yang benar-benar salah (korupsi) sehingga bisa ditindak.

"Jika hanya kesalahan administrasi masih bisa diperbaiki. Karena itu belum tentu penyalahgunaan anggaran itu, dianggap korupsi," ujarnya lagi.