Gubernur Riau: Penerima Bantuan Terdampak Covid-19 Harus Tepat Sasaran

Merdeka.com - Gubernur Riau Syamsuar mengingatkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus tepat sasaran dalam memberikan bantuan sosial. Sebab, dia mendapat informasi adanya masyarakat yang belum menerima bantuan.

"Jangan sampai ada yang tidak layak dapat bantuan, malah diberikan bantuan," katanya, Kamis (23/4).

Dia mengatakan, setiap pemerintah kabupaten dan kota harus memastikan data penerima bantuan bencana non alam virus Corona, data terbaru. Tujuannya agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Ketua RT dan RW setempat di Pekanbaru harus betul-betul mendata warganya dengan sebaik mungkin, karena ini berurusan dengan kebutuhan pokok masyarakat," jelasnya.

Sebab, Syamsuar mengungkapkan, apabila data yang disampaikan ke pemerintah pusat data yang salah, maka dikhawatirkan menyebabkan perkelahian antara aparat kelurahan dengan masyarakat.

"Banyak juga Ketua RT dan RW yang takut membagikan bantuan sekarang ini, takut diamuk (dihajar) masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan," tegasnya.

Sebagai solusi, dia memintah agar pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI/Polri dalam memantau kondisi masyarakat. Sehingga data yang didapat lebih pasti dan sesuai dengan yang diharapkan.

"Karena TNI dan Polri kan punya bagian yang berurusan langsung dengan masyarakat (Babinsa dan Babinkamtibmas). Jadi semua bisa diatasi dengan baik," jelasnya.

Syamsuar menjelaskan, saat ini Provinsi Riau masuk 10 besar nasional sebagai daerah resiko tinggi penyebaran virus Corona (Covid-19) oleh Pemerintah Pusat.

"Tadi sudah diinformasikan Menteri Bappenas saat Musrenbang Nasional, resiko tinggi Riau peringkat sembilan nasional. Resiko tinggi ini zona merah Covid-19," ucap Syamsuar.

Bahkan, daerah di Riau juga telah terjadi penyebaran virus Corona secara transmisi lokal. "Saya saja baru tahu bahwa Riau ini mempunyai resiko tinggi. Yang saya tahu selama ini, kita ini transmisi lokalnya bakal terjadi," kata dia.

Syamsuar, berharap lima kabupaten dan kota di Riau, seperti Siak, Pelalawan, Kampar, Bengkalis dan Dumai untuk segera mengusulkan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya masing-masing. Namun, Pemkab Pelalawan belum mengusulkan penetapan PSBB, meski ada 4 orang warganya yang positif Corona.

"Kalau pemerintah sayang dengan rakyat, maka segera tetapkan PSBB. Karena tugas kita bagaimana mendahulukan kepentingan rakyat, menjaga keselamatan rakyat," katanya.

Dia juga menyindir Pemkab Pelalawan yang belum mengusulkan PSBB ke Pemerintah Pusat meski sudah ada pasien positif Corona.

"Apakah menunggu banyak positif Covid-19 dan banyak warga yang meninggal baru sibuk. Saya pikir mudah-mudahan dengan hari ini ada penjelasan dari Menteri Bappenas bahwa Riau ini punya resiko tinggi terhadap penularan Covid-19, mari kita bersatu para bupati/walikota," kata Syamsuar.

Syamsuar juga meminta agar kepala daerah mengesampingkan urusan proyek lain, dan lebih mengedepankan penanganan Corona.

"Kalau ada proyek lain nanti dulu lah. Kalau kita masih sehat dan hidup, Insya Allah kita bisa lakukan apa saja untuk pembangunan ke depan. Kalau sampai banyak korban Covid-19, tentu ini yang kita sangat kecewa. Kita harus mendahulukan kepentingan rakyat untuk menyelamatkan rakyat dari kepentingan lain," kata Syamsuar.

Syamsuar juga berharap agar kelima kepala daerah tersebut segera mengusulkan PSBB setelah mendengar pengarahan dari Menteri Bappenas.

"Mudah-mudahan dengan hari ini mendengar arahan Bappenas terbuka hati nuraninya. Demi kepentingan bersama ini, kita lakukan PSBB sama dengan Kota Pekanbaru," kata Syamsuar.

Dia mengingatkan, kelima daerah itu sebenarnya lima wajib menerapkan PSBB. Padahal, Syamsuar senantiasa melakukan komunikasi terkait PSBB, dengan kepala daerah.

"Semua tergantung kepada kepala daerahnya. Apalagi kemarin kita masih melihat Pekanbaru dan Dumai daerah terjangkit. Sekarang Kampar sudah masuk daerah terjangkit Covid-19. Sebentar lagi bisa saja Pelalawan, Siak, Bengkalis dan daerah lainnya. Itu tidak bisa dihindari kalau tidak PSBB," tegasnya.