Gubernur Sakit dan Jadi Tersangka, Warga Mengeluh Pelayanan Pemprov Papua Menurun

Merdeka.com - Pelayanan di kantor Pemerintahan Provinsi Papua dianggap menurun, setelah Gubernur Lukas Enembe sakit dan menjadi tersangka kasus suap serta gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu warga bernama Gifly Buiney mengungkapkan, penurunan kinerja Pemprov Papua tersebut dia rasakan ketika mendatangi kantor Pemprov.

"Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali ada keperluan ke OPD tertentu, ke kantor gubernur, kita tidak menemukan pejabat di sana. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak bapak gubernur sakit dan bapak wakil gubernur meninggal dunia, secara psikologis pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menurun. Kondisi ini sangat memprihatinkan," kata Gifly, Jayapura, Sabtu (15/10).

Dia menjabarkan, Papua dengan persoalan yang kompleks dan dinamika yang tinggi, membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar harus bekerja melayani masyarakat. Sementara kondisi gubernur Lukas Enembe saat ini sedang tidak baik-baik saja karena sakit.

Dengan kondisi seperti itu, Sarjana Teknik lulusan Universitas Cenderawasih ini meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret, menunjuk pejabat baru gubernur demi mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Yang terpenting adalah (penunjukan pejabat baru gubernur) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Ketua Umum DPP Pemuda Sereri ini.

Perihal pengukuhan Lukas sebagai kepala suku besar di Papua, Gifly menilai ada kejanggalan, sehingga menimbulkan persepsi publik. Lukas diduga hendak menjadikan predikat barunya sebagai kepala suku besar itu sebagai tameng untuk menghadapi kasus dugaan korupsi yang sedang dituduhkan kepadanya.

"Kalau Bapak Gubernur dianggap sebagai tokoh, kenapa pengukuhannya tidak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Toh Pak Lukas sudah menjadi gubernur hampir 10 tahun. Ini terkesan adat digiring menjadi tameng beliau, dan patut diduga seperti itu," ungkapnya.

Gifly juga mempertanyakan pengukuhan kepala suku besar dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dewan adat seolah-olah menjadi representasi semua kelompok adat di Papua.

"Kita hanya mengakui kepala suku yang diangkat oleh kepala marga. Papua hanya punya gubernur, tidak ada kepala suku besar. Ini bisa menjadi konflik baru antarsuku di Papua. Buktinya sekarang menjadi polemik, apa sikap dewan adat, kan tidak ada, mereka diam," tegas Gifly.

Gifly juga mengkhawatirkan kehadiran massa yang berjaga di rumah kediaman Lukas, yang selama ini diberitakan siap membela Lukas jika dijemput paksa oleh KPK. Gifly mengimbau agar kelompok massa tersebut segera membubarkan diri. Keberadaan mereka di tempat itu berpotensi menimbulkan keonaran dan menghambat proses hukum terhadap Lukas.

"Sikap-sikap seperti ini jangan sampai terkesan oleh negara, bahwa itu adalah bentuk pembangkangan terhadap negara," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Lukas diketahui masih sakit. Kabar terbaru dia diperiksa oleh dokter asal Singapura. Pemeriksaan dilakukan di rumah Lukas, Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (11/10).

Dokter pribadi Lukas, Anton Mote menjabarkan sejumlah pemeriksaan kesehatan sudah dijalani, mulai dari pemeriksaan EKG untuk jantung, foto thorax dan organ menggunakan USG. Pemeriksaan dimulai Pukul 10.30 WIT hingga Pukul 16.00 WIT.

Hasil pemeriksaan lewat darah menunjukkan kenaikan gula darah, dan jantung yang masih berpengaruh pada tensi yang tidak stabil. Saran dokter spesialis dari Singapura, lanjut Anton, Lukas Enembe masih perlu menjalani pemeriksaan lainnya yakni menggunakan alat metode Magnetic Resonance Imaging (MRI).

"Ada sedikit kelemahan pada gerak dan bicara dari Bapak Gubernur, maka ada anjuran untuk dilakukan MRI yang rencana dilakukan kemarin malam, namun tidak bisa dilakukan karena keputusannya harus diambil oleh pasien dan keluarga," kata Anton kepada wartawan, Rabu (12/11).