Gubernur Sulbar Perintahkan ASN Ngungsi ke Luar Kota Segera Kembali
Merdeka.com - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar perintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengungsi ke luar kota pasca gempa magnitudo 6,2 segera kembali ke rumahnya masing-masing.
"Gubernur menyampaikan agar para ASN yang mengungsi ke luar kota untuk kembali ke rumahnya masing-masing," kata Juru Bicara Satgas Bencana Gempa Bumi Sulbar M Natsir, kepada wartawan di Mamuju, Senin (25/1).
Ia menegaskan, memerintahkan ASN segera kembali guna mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat gempa yang mengguncang wilayah Majene dan Mamuju serta sekitarnya.
-
Apa dampak Gempa Bantul? Gempa M 6,4 Bantul berdampak pada sejumlah kerusakan.
-
Dimana negara rawan gempa berada? Statista mengumpulkan data antara tahun 1990 hingga 2022, untuk menilai bagian dunia mana yang paling rawan gempa.
-
Apa yang terjadi ketika gempa? Gempa bumi adalah apa yang terjadi ketika dua lempengan tiba-tiba bergeser. Permukaan tempat yang tergeser itu disebut bidang patahan
-
Siapa yang terdampak gempa Jogja? Kepanikan terjadi di mana-mana. Kepanikan itu terlihat dalam beberapa video dari kanal YouTube. Pemilik kanal YouTube Kusnan Alus membagikan video suasana Desa Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Bantul lima menit setelah gempa.
-
Bagaimana kondisi mereka setelah gempa? Saat gempa usai, anak perempuan dan ibunya itu ditemukan warga sedang menangis histeris. Wajah dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan debu yang sangat tebal karena kondisi rumah mereka yang sudah hancur.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
"Jadi, kami meminta agar para ASN yang mengungsi ke luar kota, baik yang dari Mamuju maupun ASN dari Majene untuk kembali ke rumahnya," tuturnya.
Hal itu juga terkait pendataan agar tidak ada yang komplain. "Nanti pemerintah yang disalahkan dan dianggap tidak adil dan mengatakan rumahnya tidak didata," kata Natsir.
Bukan hanya para ASN, Gubernur juga kata Natsir meminta warga yang masih mengungsi di sejumlah titik di Kabupaten Mamuju dan Majene agar dapat kembali ke rumahnya masing-masing.
"Kami juga mengimbau para pengungsi agar kembali karena kondisi sudah aman untuk melihat apa yang perlu diperbaiki dan juga memperhatikan mungkin ada dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau rusak," ujarnya.
Hal Itu perlu segera dilaporkan karena merupakan salah satu persyaratan dari penyaluran bantuan perbaikan rumah, bahkan pada aspek santunan kematian yang dialami masyarakat. "Apalagi sekarang sistemnya by name by address atau kesesuaian data dan alamat," ujar Natsir.
Ia mengungkapkan pemberian santunan perbaikan rumah terdampak gempa itu dibagi dalam tiga kluster, yakni rusak berat dengan nilai bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta serta rusak ringan Rp10 juta.
Sementara, santunan kepada ahli waris kepada korban meninggal dunia Rp15 juta.
"Untuk bantuan biaya perbaikan rumah saat ini masih dalam proses pendataan dan batas terakhir besok (26/1). Setelah itu, akan dilakukan verifikasi oleh tim pendataan," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kemungkinan perpanjangan proses pendataan tetap ada, jika masih banyak masyarakat terdampak gempa yang belum terdata.
"Nanti kita lihat perkembangan apakah kemampuan para tenaga pendata bisa menjangkau seluruh wilayah yang memang cukup luas dan kesulitan mungkin karena sekarang kita berada pada kondisi curah hujan yang sangat ekstrem, isolasi dan aspek jalan yang rusak juga masih banyak warga yang mengungsi," ucapnya.
Kesepakatannya, terakhir besok (Selasa, 26/1). "Tapi nanti kita lihat kemungkinan hasil laporan tim pendata apakah nanti perlu dilakukan perpanjangan sehingga mereka bisa menjangkau secara keseluruhan," kata Natsir. Seperti diberitakan Antara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca SelengkapnyaASN turun ke lapangan harus melaporkan setiap perkembangan yang terjadi.
Baca SelengkapnyaAparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti
Baca SelengkapnyaTerkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB Azwar Anas mengklaim banyak PNS dan dokter yang mengajukan diri pindah ke IKN lebih dulu.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah memberikan arahan pemindahan ASN tidak akan dipaksakan jika fasilitas belum siap pada bulan September.
Baca SelengkapnyaMengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaBambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya