Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gubernur Sulbar Perintahkan ASN Ngungsi ke Luar Kota Segera Kembali

Gubernur Sulbar Perintahkan ASN Ngungsi ke Luar Kota Segera Kembali Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar perintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengungsi ke luar kota pasca gempa magnitudo 6,2 segera kembali ke rumahnya masing-masing.

"Gubernur menyampaikan agar para ASN yang mengungsi ke luar kota untuk kembali ke rumahnya masing-masing," kata Juru Bicara Satgas Bencana Gempa Bumi Sulbar M Natsir, kepada wartawan di Mamuju, Senin (25/1).

Ia menegaskan, memerintahkan ASN segera kembali guna mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat gempa yang mengguncang wilayah Majene dan Mamuju serta sekitarnya.

"Jadi, kami meminta agar para ASN yang mengungsi ke luar kota, baik yang dari Mamuju maupun ASN dari Majene untuk kembali ke rumahnya," tuturnya.

Hal itu juga terkait pendataan agar tidak ada yang komplain. "Nanti pemerintah yang disalahkan dan dianggap tidak adil dan mengatakan rumahnya tidak didata," kata Natsir.

Bukan hanya para ASN, Gubernur juga kata Natsir meminta warga yang masih mengungsi di sejumlah titik di Kabupaten Mamuju dan Majene agar dapat kembali ke rumahnya masing-masing.

"Kami juga mengimbau para pengungsi agar kembali karena kondisi sudah aman untuk melihat apa yang perlu diperbaiki dan juga memperhatikan mungkin ada dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau rusak," ujarnya.

Hal Itu perlu segera dilaporkan karena merupakan salah satu persyaratan dari penyaluran bantuan perbaikan rumah, bahkan pada aspek santunan kematian yang dialami masyarakat. "Apalagi sekarang sistemnya by name by address atau kesesuaian data dan alamat," ujar Natsir.

Ia mengungkapkan pemberian santunan perbaikan rumah terdampak gempa itu dibagi dalam tiga kluster, yakni rusak berat dengan nilai bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta serta rusak ringan Rp10 juta.

Sementara, santunan kepada ahli waris kepada korban meninggal dunia Rp15 juta.

"Untuk bantuan biaya perbaikan rumah saat ini masih dalam proses pendataan dan batas terakhir besok (26/1). Setelah itu, akan dilakukan verifikasi oleh tim pendataan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kemungkinan perpanjangan proses pendataan tetap ada, jika masih banyak masyarakat terdampak gempa yang belum terdata.

"Nanti kita lihat perkembangan apakah kemampuan para tenaga pendata bisa menjangkau seluruh wilayah yang memang cukup luas dan kesulitan mungkin karena sekarang kita berada pada kondisi curah hujan yang sangat ekstrem, isolasi dan aspek jalan yang rusak juga masih banyak warga yang mengungsi," ucapnya.

Kesepakatannya, terakhir besok (Selasa, 26/1). "Tapi nanti kita lihat kemungkinan hasil laporan tim pendata apakah nanti perlu dilakukan perpanjangan sehingga mereka bisa menjangkau secara keseluruhan," kata Natsir. Seperti diberitakan Antara.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Banyak PNS Bolos Termasuk Pimpinan, Akmal Malik: Saya Bukan Mau Mempermalukan
Banyak PNS Bolos Termasuk Pimpinan, Akmal Malik: Saya Bukan Mau Mempermalukan

Akmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.

Baca Selengkapnya
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara

Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.

Baca Selengkapnya
Seluruh ASN Garut Tidak Boleh Ada di Rumah pada 14 Februari 2024
Seluruh ASN Garut Tidak Boleh Ada di Rumah pada 14 Februari 2024

ASN turun ke lapangan harus melaporkan setiap perkembangan yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat

Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti

Baca Selengkapnya
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Baca Selengkapnya
Kawal Pilkada Serentak 2024, Bima Arya Sampaikan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN
Kawal Pilkada Serentak 2024, Bima Arya Sampaikan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN

Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Banyak PNS dan Dokter yang Ingin Pindah ke IKN, Ternyata Ini Alasannya
Banyak PNS dan Dokter yang Ingin Pindah ke IKN, Ternyata Ini Alasannya

Menteri PANRB Azwar Anas mengklaim banyak PNS dan dokter yang mengajukan diri pindah ke IKN lebih dulu.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Camat dan Lurah di Padang Diduga Melanggar Netralitas Jelang Pemilu 2024
Sejumlah Camat dan Lurah di Padang Diduga Melanggar Netralitas Jelang Pemilu 2024

Seluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Apartemen PNS di IKN Belum Jadi, Presiden Jokowi Beri Sinyal Pemindahan ASN Bakal Ditunda Lagi
Apartemen PNS di IKN Belum Jadi, Presiden Jokowi Beri Sinyal Pemindahan ASN Bakal Ditunda Lagi

Presiden Jokowi telah memberikan arahan pemindahan ASN tidak akan dipaksakan jika fasilitas belum siap pada bulan September.

Baca Selengkapnya
Awas! PNS Tidak Netral Saat Pemilu Terancam Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Mutasi
Awas! PNS Tidak Netral Saat Pemilu Terancam Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Mutasi

Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.

Baca Selengkapnya
Benarkah IKN Nusantara Jadi Tempat Buangan PNS Berkinerja Buruk?
Benarkah IKN Nusantara Jadi Tempat Buangan PNS Berkinerja Buruk?

Bambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya