Gubernur Sumsel Sebut Banyak Warga Pura-pura Miskin Demi Dapat Bantuan
Merdeka.com - Beragam bantuan sosial yang digulirkan pemerintah dampak Covid-19 disinyalir dimanfaatkan oknum masyarakat untuk mendapatkan program itu. Kondisi ini menjadi kesempatan orang-orang tertentu sehingga nekat menjadi pura-pura miskin.
Hal itu diakui Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Menurut dia, di tengah pandemi saat ini banyak bermunculan orang-orang yang mengaku miskin dan ngotot masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah.
"Saat ini warga miskin baru ada dua kategori, yang pertama miskin benar miskin dan cara cak man atau CCM (pura-pura miskin). Nah CCM ini banyak beredar sekarang," ungkap Deru, Kamis (21/5).
-
Kenapa Denny Sumargo memberikan bantuan? Langkah Denny dalam menyalurkan bantuan ini juga menjawab polemik mengenai penggunaan dana donasi Agus Salim yang berjumlah Rp1,7 miliar.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Siapa yang mendapat bantuan? Baik Nurohmad dan Adi Sukam benar-benar merasakan adanya program ini.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Untuk memilah orang yang pantas menerima bantuan, Deru menyebut adalah tugas penting pemerintah daerah. Seleksi yang ketat dan cermat harus dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
"Pemerintah daerah harus waspada dalam memberikan bantuan baik berupa pangan dan lainnya. Jika tidak, akan terjadi perampasan hak dari orang-orang yang benar-benar masuk dalam kategori miskin, bukan CCM," kata dia.
Bantuan tak tepat sasaran juga menimbulkan kericuhan di masyarakat. Pada akhirnya dapat berdampak konflik sosial dan menjadi masalah baru yang menjadi beban semua pihak.
"Disitulah hak orang yang membutuhkan dirampas. Kita sebagai pemerintah harus cermat agar hal itu tidak terjadi," tegasnya.
Sejauh ini, kata dia, dirinya menilai upaya pemerintah kabupaten dan kota dalam menyalurkan bantuan sudah cukup optimal. Hanya saja, perlu pematangan rencana lebih lanjut sehingga penyaluran bantuan berjalan baik.
"Saya berharap upaya ini akan semakin baik sehingga Covid-19 dapat segera berakhir," tutupnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaPembagian BLT yang masih tidak tepat sasaran harus segara dirapikan.
Baca SelengkapnyaMaruarar Sirait alias Ara mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kebijakannya yang berpihak kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaFatoni menyebut rapat ini sangat penting, dikarenakan untuk menangani hal tersebut diperlukan koordinasi seluruh OPD.
Baca SelengkapnyaMenko Muhadjir klaim pemahaman soal hal tersebut tidak utuh
Baca SelengkapnyaProgram itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca SelengkapnyaMuhadjir Effendy mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Gus Ipul sebagai Mensos.
Baca SelengkapnyaLangkah ini menuai reaksi positif, hanya saja juga muncul kekhawatiran akan digunakan untuk orang tidak bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaBantuan yang diberikan oleh Kemensos tidak hanya terbatas untuk bantuan pendidikan.
Baca Selengkapnya