Gubernur Sumsel Sebut Perintah Mendagri Soal Protokol Kesehatan Tak Bisa Dipukul Rata

Merdeka.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19. Hanya saja, instruksi tersebut tak bisa digeneralisasi karena kondisi setiap daerah berbeda.

Deru menilai instruksi tersebut sebagai peringatan bagi kepala daerah untuk disiplin dalam penegakan protokol kesehatan. Apalagi di dalamnya mengatur sanksi bagi kepala daerah yang lalai, bahkan hingga pemberhentian.

"Instruksi Mendagri itu harus ditanggapi serius oleh setiap kepala daerah di Sumsel, harus dapat menjalankannya," ungkap Deru, Kamis (19/11).

Namun, kata dia, instruksi itu tidak serta merta dapat digeneralisir karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Apalagi saat ini tak satu pun daerah di Bumi Sriwijaya berstatus zona merah Covid-19.

"Kalau DKI Jakarta atau Jawa Barat pasti lebih ketat karena lagi PSBB, orang tidak bisa berkumpul," kata dia.

Meski demikian, pihaknya sejak awal telah memberlakukan pengetatan aktivitas warga selama pandemi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19. Pergub ini jadi pedoman pemerintah kabupaten dan kota. Mereka juga sudah terbitkan perwali atau perbup.

"Tapi memang tidak ada sanksi khusus bagi kepala daerah, kami berikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai dari sanksi sosial hingga administrasi, tapi berlaku juga bagi kepala daerah," kata dia.

"Sampai sekarang pergub belum dicabut, saya minta masyarakat tetap beraktivitas tapi terapkan protokol kesehatan," sambungnya.