Gugat Raffi Ahmad, Advokat David Tobing Lunasi Biaya Perkara Rp755.000

Merdeka.com - Presenter Raffi Ahmad digugat oleh advokat publik David Tobing atas kasus perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan tersebut telah dilayangkan secara online pekan lalu.

David melayangkan gugatan ke PN Depok dengan nomor PN DPK-012021GV1 melalui kuasa hukumnya Richan Simanjuntak dan Winner Pasaribu.

Usut punya usut, David mengeluarkan kocek untuk menggugat suami Nagita Slavina itu. Besarnya biaya perkara yang harus dikeluarkan yaitu Rp755.000 untuk sejumlah keperluan.

Diantaranya, Biaya Pendaftaran/PNBP Rp30.000, Biaya Pemberkasan/ATK Rp75.000 dan Penggandaan Rp75.000. Hingga saat ini uang yang sudah terpakai Rp140.000 dan tersisa Rp615.000. Hal itu diketahui dari lama situs http://sipp.pn-depok.go.id

Panjar biaya atas gugatan tersebut pun ditanggung oleh David. Dan David mengakui hal tersebut.

"Iya," kata David singkat ketika dikonfirmasi, Selasa (19/1).

Hal itu pun dibenarkan oleh Humas PN Depok Nanang Herjunanto. Dikatakan dia bahwa panjar biaya tersebut digunakan untuk sejumlah keperluan selama gugatan berjalan.

"Penggugat memasukkan panjar biaya perkara. Untuk pemanggilan dan lainnya," katanya.

Saat ini biaya tersebut memang dipanjarkan oleh penggugat. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi tanggungan tergugat jika sudah ada keputusan majelis hakim.

"Nanti akan ada amar putusannya. Tapi itu kewenangan hakim," tambahnya.

Merujuk pada jadwal di situs PN Depok, sidang perdana akan digelar pada Rabu (27/1) pukul 10.00 Wib di Ruang Sidang Cakra. Sebelum sidang,terlebih dulu Raffi akan dipanggil untuk pemeriksaan. Namun panggilan itu bisa diwakilkan jika yang bersangkutan berhalangan.

"Dipanggil oleh juru sita setelah ditetapkan hari sidang. untuk panggilan itu harus sah dan patut setelah diterima para pihak sekitar tiga hari sebelum sidang. Ini kan perkara perdata jadi bisa diwakilkan," ungkapnya.

Panggilan sebelum sidang nanti agendanya adalah pemeriksaan identitas para pihak yaitu penggugat dan tergugat. Selanjutnya, para pihak melakukan kesepakatan apakah akan menjalani sidang secara langsung atau melalui daring dengan layanan e-court.

"Identitas para pihak saja. Kemudian kesepakatan apakah akan datang atau tidak untuk sidang karena ada juga e-court di PN Depok," tutupnya.