Gugatan Budi Gunawan diterima, Jokowi tak punya hambatan melantik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diminta segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan setelah gugatan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Dengan keputusan tersebut maka status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sah atau tak punya kekuatan hukum.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Komjen Pol Budi Gunawan sudah cukup menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantiknya sebagai Kapolri.

"Jadi konsekuensinya Presiden Jokowi harus segera melantik BG, karena dengan putusan ini sudah tak ada lagi hambatan hukum. Hambatan politik pun tak ada karena sesuai UU, DPR sudah memberikan persetujuan atas pencalonan BG sebagai kapolri," kata Asep Warlan, Senin (16/2).

Dia melanjutkan, dengan adanya putusan tersebut, Jokowi tak perlu takut terhadap opini publik yang mendesak untuk tidak melantik calon Kapolri yang tersandung kasus korupsi. Menurut dia, penyelenggaraan negara harus mengacu pada dasar hukum, bukan wacana atau opini publik.

"Hal wajar ketika ada yang mengkritisi. Tetapi itu sebatas wacana, sementara kekuatan ekskutorial dalam pengambilan kebijakan itu kan tetap harus berdasarkan hukum," terangnya.

Asep menjelaskan, hal positif dari putusan PN Jaksel tersebut karena memberikan ruang bagi warga negara dalam memperjuangkan keadilan. Dengan dikabulkan gugatan Budi Gunawan, dia meminta kepada KPK untuk tidak sewenang-wenang menetapkan tersangka dalam penyelidikan kasus korupsi.

"Positifnya agar ke depan tidak ada penyelenggaraan hukum tidak ada yang mendalilkan berdasarkan kesewenang-wenangan, harus melalui prosedur dan hukum yang berlaku," tandasnya.