Gugatan soal PLTA Batangtoru Ditolak, Walhi Banding

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap Gubernur Sumatera Utara terkait Perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru. Penggugat langsung menyatakan akan menempuh upaya banding.

Putusan disampaikan majelis hakim yang diketuai Jimmy Claus Pardede di PTUN Medan, Senin (4/3). "Dalam pokok sengketa, menolak gugatan penggugat seluruhnya," ucap Jimmy.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memaparkan fakta-fakta yang diperoleh pada proses persidangan. Di antaranya mengenai pelibatan masyarakat sebenarnya tidak diperlukan perubahan izin kegiatan.

Lokasi kegiatan berada di kawasan rawan gempa, namun tidak berada tepat di patahan. Selain itu, sejumlah upaya untuk membuat konstruksi tahan gempa 6,5 SR dan gangguan lainnya telah dimasukkan dalam dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Terkait keberadaan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) di sekitar lokasi juga dinilai tidak akan terancam, karena di kawasan itu ada suaka margasatwa.

Kekhawatiran habitat satwa langka itu akan terpecah dinilai telah terjawab dengan pembangunan jembatan untuk perlintasan. Selain itu, juga ada penanaman buah-buahan.

Sebelumnya dalam gugatannya, Walhi meminta agar Majelis Hakim membatalkan dan mencabut Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PLTA Batangtoru dari kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4X127,5 MW) dan Perubahan Quary di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara oleh PT North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Januari 2017.

Seusai persidangan, tim kuasa hukum Walhi mengungkapkan kekecewaannya. Mereka menilai majelis hakim hanya berpikir secara prosedural.

Sementara fakta-fakta yang cukup kuat yang diberikan pihak Walhi justru tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim. "Padahal secara jelas registernya adalah gugatan lingkungan hidup. Tetapi pertimbangan hakim kita melihatnya hanya prosedural administrasi," ujar Walhi Padian Adi Siregar, salah seorang kuasa hukum.

Padian menambahkan, di antara fakta yang diabaikan yakni soal pemalsuan tandatangan ahli kehutanan dari USU, Onrizal, dalam Amdal. "Tapi itu tidak menjadi pertimbangan," ujarnya.

Masyarakat Batangtoru yang dihadirkan Walhi sebagai penerima dampak, dinilai tidak relevan. Padahal objek gugatan itu ada di tiga kecamatan, Marancar, Sipirok dan termasuk Batangtoru.

Merespons putusan majelis hakim PTUN Medan, Direktur Walhi Sumut, Dana Tarigan, memastikan pihaknya akan menempuh upaya banding. "Kami pastj banding karena pertimbangan dan putusan hakim kami nilai kurang tepat," katanya.

Walhi Sumut masih menunggu salinan putusan dari PTUN Medan. "Selanjurnya besok atau lusa akan kita sampaikan memori banding. Pihak Walhi pusat menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Walhi Sumut," ucapnya

Hingga saat ini pembangunan PLTA Batangtoru memantik polemik dan perlawanan. Pembangunannya dianggap mengancam lingkungan dan habitat orangutan tapanuli. Sejumlah unjuk rasa dilakukan Walhi Sumut menolak proyek itu.