Gugus Tugas Ingatkan Penyelenggara Pilkada Wajib Paham Zona Hijau dan Merah
Merdeka.com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta penyelenggaraan Pilkada 2020 benar-benar paham daerah mana yang masuk zona hijau, kuning dan merah covid-19. Hal tersebut menurut Doni penting untuk menghindari penyebaran virus corona.
"Mohon kiranya penyelenggara pilkada bisa mengetahui secara detil daerah mana saja yang zona hijau, kuning dan merah," kata Doni dalam dapat dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).
Berdasar data Gugus Tugas, terdapat 43 daerah yang tidak terdampak covid, 72 daerah risiko ringan, 99 daerah risiko sedang, dan 40 daerah risiko tinggi. "Data ini akan berkembang terus setiap minggu, besar harapan kami seluruh penyelenggara ikuti perkembangan yang ada," ujarnya.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Gugus Tugas menurut Doni telah merekomendasikan agar penyelenggaraan Pilkada benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Covid-19 masih berlangsung dan tidak tahu sampai kapan, tetapi kita mempersiapkan diri dan antisipasi program yang masih harus dilakukan termasuk pilkada," ucapnya.
"Gugus Tugas merekomendasikan penyelenggaraan pilkada namun harus menaati protokol kesehatan. Semua kegiatan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan kegiatan prakondisi," tambahnya.
Doni mengingatkan tidak boleh ada pertemuan dengan jumlah besar seperti kampanye akbar secara langsung.
"Tidak dibenarkan pertemuan dalam jumlah besar. kalau toh akan dilakukan pertemuan tapi dengan skala terbatas itu harus dipastikan mendapat pengawasan ketat," ia menandaskan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaKapolres Rohil juga menyampaikan agar semua personel tetap jaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas, menjauhi kejahatan narkoba.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca SelengkapnyaMega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca SelengkapnyaKapolres mengimbau kepada peserta KPPS agar selalu kompak satu sama lain agar menjalankan tugas dengan baik dan lancar
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.
Baca SelengkapnyaSejumlah personel Polri mendatangi Pasar Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Selasa (15/10)
Baca SelengkapnyaPolisi membawa sejumlah spanduk kecil yang berisi ajakan untuk ikut berpartisipasi di Pilkada
Baca Selengkapnya