Gugus Tugas Minta Kepala Daerah Perhatikan Warga Kena PHK Terdampak Covid-19
Merdeka.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta seluruh kepala daerah menunjukkan upaya maksimal atas penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Hal ini menjadi penting karena akan berdampak terhadap kepercayaan diri masyarakat dalam bertahan hidup selama pandemik berlangsung.
Saat video conference Kamis (21/5) malam, Doni juga mengingatkan masyarakat terkena PHK akibat lesunya perekonomian turut menjadi perhatian kepala daerah. Baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
"Kita yakin, kalau bapak, ibu kepala daerah sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar Covid-19 dan juga akan tidak terkapar karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," tegas Doni.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa PHK massal terjadi di perusahaan teknologi? Penyebab PHK massal di perusahaan teknologi pun bermacam-macam. Ada yang melakukan PHK karena restrukturisasi bisnis, mengurangi biaya operasional, serta penurunan permintaan produk.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Apa pesan Pj Gubernur Kaltim untuk masyarakat Kalimantan Timur? 'Mendekati Pemilu tolong jaga ketertiban dan kemanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!' pesan Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat(26/1/2023).
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
Menurutnya, tanpa keseriusan penanganan kepala daerah khususnya masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan pekerjaan berpotensi memicu kemarahan sewaktu-waktu.
"Bahwa jangan sampai terjadi hungry man becomes angry man," harapnya.
Jangan Timbulkan Masalah Baru
Selain itu, pelaksanaan pertemuan virtual antara Ketua Gugus Tugas dengan sejumlah kepala daerah tersebut sekaligus membahas kesiapan masing-masing daerah untuk menjadikan wilayahnya semakin produktif dan aman menuju semangat tata baru kehidupan normal.
Doni, sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap agar dalam penanggulangan bencana sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah baru.
"Kerja sama, kerja keras, tidak menyerah dan juga selalu fokus, tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan apabila kita bisa berhasil keluar dari masa-masa yang sulit ini," pungkas Doni.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaAHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaUntuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaIde pembentukan satgas tersebut telah didiskusikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca Selengkapnya42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca Selengkapnya