Gula Darah Tinggi, Bupati Garut Gagal Divaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Program vaksinasi Covid-19 di Garut resmi dimulai pada Senin (1/2). Di hari pertama, belasan orang yang terdiri dari unsur pimpinan daerah dijadwalkan menerima vaksin Covid-19. Namun sejumlah unsur pimpinan daerah gagal menerima vaksin, termasuk Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Rudy mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menerima vaksin karena dinyatakan tidak lolos akibat gula darahnya tinggi. "Gulanya delapan. Jadi harus nunggu dulu satu bulan untuk memperbaiki gula darah," kata Rudy.
Selain Bupati Garut, sejumlah unsur pimpinan daerah lainnya juga tidak bisa menerima vaksin Covid-19. Mereka adalah Komandan Kodim 0611 Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kapolres Garut, dan Kepala DPRD Kabupaten Garut.
-
Siapa saja yang menerima vaksin cacar monyet? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kriteria penerima vaksin ini adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan atau tanpa status ODHIV.'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
-
Siapa nama Bupati Garut yang pertama? Nama Stadion RAA Adiwijaya sendiri diambil dari sosok Bupati Garut yang pertama dengan nama sama.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Siapa yang butuh vaksin cacar api? Vaksin ini terbukti mengurangi risiko terkena cacar api dan mengurangi tingkat keparahan gejala jika infeksi tetap terjadi.
-
Kapan vaksin cacar api diberikan? Zostavax diberikan dalam satu dosis tunggal melalui suntikan dan direkomendasikan untuk orang dewasa berusia 60 tahun ke atas.
Komandan Kodim 0611 Garut dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut, tidak bisa menerima vaksin Covid-19 karena diketahui sebelumnya sempat terpapar virus corona. Sedangkan Kapolres Garut dan Kepala DPRD Garut tidak bisa divaksinasi karena kondisi kesehatan yang tidak memenuhi syarat.
Di antara unsur pimpinan daerah yang bisa divaksinasi hanyalah Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman. Selain Helmi, unsur pimpinan lainnya yang divaksinasi adalah Kepala Pengadilan Negeri Garut.
Helmi menyebut bahwa ia bersyukur bisa divaksinasi setelah dinyatakan lolos setelah dilakukan screening. "Tadi hasil cek kesehatan semuanya baik, jadi Alhamdulillah saya bisa divaksinasi Covid-19," sebut Helmi.
Ia juga memastikan bahwa vaksinator yang bertugas terlatih sehingga saat vaksin disuntikan tidak terasa sakit. Oleh karena itu, ia pun mengajak masyarakat agar tidak takut divaksin.
Selain Wakil Bupati dan Kepala Pengadilan Negeri Garut, setidaknya ada delapan orang lainnya yang hari ini mendapatkan vaksinasi Covid-19. Mereka yang mendapatkan vaksinasi berasal dari sejumlah kalangan, mulai tokoh agama, pemuda, hingga perwakilan pengusaha di Kabupaten Garut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyakit difteri kembali ditemukan di Garut, Jawa Barat. Seorang warga Kecamatan Samarang dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gejala difteri.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaMaxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaPasien mengembuskan napas terakhir di RS Embung Fatimah pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca SelengkapnyaKemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.
Baca SelengkapnyaViral Bayi Meninggal Pascaimunisasi di Sukabumi, Ini Kronologinya Menurut Kemenkes
Baca SelengkapnyaPetugas kesehatan langsung datang ke rumah Bayi MKA, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit.
Baca SelengkapnyaPemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaJika 1 provinsi saja ada 10 anak yang menderita hepatitis, maka 34 provinsi lain bisa mengalami hal serupa.
Baca SelengkapnyaTito menjelaskan, jika penilaian penghargaan itu tidak dilakukan oleh Kemendagri
Baca SelengkapnyaData ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejak 2018 sampai 2023.
Baca Selengkapnya