Follow
Gunakan pagu APBD 2014, Ahok diminta tetap pertahankan e-budgeting
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Akhirnya Jakarta akan dibangun dengan mengacu pada pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014 senilai Rp 72,9 triliun.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan, Basuki atau akrab disapa Ahok harus tetap menggunakan e-budgeting dalam penganggarannya. Tujuannya untuk menghilangkan ruang gerak adanya tindakan menyiasati anggaran.
"Ahok haruslah mempertahankan (e-budgeting). Karena dengan e-budgeting memudahkan pengawasan dan menghindari tatap muka dalam bertransaksi," jelas Agus saat dihubungi merdeka.com, Senin (23/3).
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Bagaimana DPR ingin cegah pelecehan? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Bagaimana pelipatan surat suara DPRD DKI dilakukan? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap harus melibatkan penegak hukum KPK, Polisi dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaannya. Namun, ini dapat berdampak pada kinerja PNS DKI Jakarta yang akan menurun karena ketakutan.
"Bisa saja diawasi KPK, Polisi ataupun Kejaksaan Agung untuk pencegahan. Tapi nanti para Pimpro atau eselon 2 gak mau kerja takut sehingga penyerapan rendah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tinggi," jelasnya.
Agus menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) tidak perlu diminta oleh Ahok. Karena memang sudah dilakukan, dan ini menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat.
"Pengawasan ICW sama dengan publik bukan hal baru," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggota dewan memutuskan untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun.
Prasetyo menjelaskan, lima pimpinan dewan, M Taufik, Triwisaksana, Abraham Lunggana, Ferrial Sofya dan dirinya telah melakukan rapat pimpinan hari ini, Senin (23/3). Dan hasilnya, meluruskan niat Gubernur DKI Jakarta untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014.
"Memutuskan RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan Pergub," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/3).
Kemudian politisi PDI Perjuangan ini membacakan kronologis pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Keuangan dan jajarannya meneliti kembali APBN
Baca Selengkapnya
Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.
Baca Selengkapnya
Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca Selengkapnya
Prabowo juga tegas melarang perjalanan luar negeri yang mengada-ada.
Baca Selengkapnya
Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Indef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya