Guru di Lampung mengaku sebar berita hoaks Megawati larang azan cuma iseng

Merdeka.com - Sandi Ferdian (35), seorang guru di Lampung diciduk polisi karena unggahan di media sosial miliknya menyebar berita bohong. Pada akun media sosial miliknya, warga Way Kanan Lampung itu menyebut Ketua PDIP, Megawati Soekarnoputri melarang azan karena berisik.

Dari pemeriksaan yang dijalani, kepada penyidik dia mengaku postingan itu sekadar berbagi.

"Motifnya ingin berbagi saja," kata Sandi yang telah tiba di Gedung Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Dia pribadi tak memiliki dendam pada Presiden RI kelima itu. Tindakan itu murni hanya keisengan semata.

"Tidak ada (kebencian) cuma iseng," dalihnya.

Alasan lain dirinya menyebar berita hoaks karena beranggapan akan banyak orang yang singgah ke media sosialnya. "Karena kalau dilihat beliau-beliau orang penting. Dengan tema seperti itu siapapun akan penasaran," jelasnya.

Dia memastikan ulah itu atas inisiatifnya sendiri, tidak ada suruhan pihak-pihak tertentu.

"Tidak ada yang nyuruh. Inisiatif sendiri. Begitu web saya buka, saya baca kemudian saya share," jelas dia.

Hasil pemeriksaan awal di dalam handphone Sandi, terdapat account Facebook atas nama Sandi Sikumbang yang memposting berita Hoax antara lain Megawati melarang azan karena berisik. Ada juga postingan soal dukungan pemerintah pada PKI.

SN dijerat dengan Pasal 14 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis yakni Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3.