Guru Honorer di Tangsel Dipecat Usai Kritisi Kebijakan Sekolah Pungut Uang ke Siswa

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Rumini (44) harus menerima kenyataan pahit dipecat dari pekerjaannya sebagai guru honorer SDN 02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan. Keputusan pemecatan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Rumini meyakini, pemecatan ini buntut sikap kritisnya terhadap kebijakan sekolah.

Saat ditemui di rumahnya, wilayah Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Rumini hanya ingin membongkar praktik kotor di tempatnya mengajar sejak 2012 itu. Mulanya, Rumini mengetahui adanya pungutan liar di SDN 02 Pondok Pucung dengan modus jual-beli buku paket belajar siswa.

"Saat itu sekitar tahun 2015 saya dipercaya menjadi wali kelas IV. Modusnya jual-beli buku paket sekolah, dijual kepada siswa seharga Rp 230.000-360.000. Karena saya persilakan beberapa siswa untuk memfoto copy, akhirnya saya ditegur pihak sekolah," kata dia, Kamis (27/6).

Orang lain juga bertanya?

Selain modus jual-beli buku paket, Rumini juga menjumpai permintaan uang kepada orang tua murid dengan alasan keperluan dana laboratorium komputer dan kegiatan sekolah yang harus disetor oleh orangtua murid setiap tahunnya. Padahal, SDN 02 Pondok Pucung saat itu masuk sebagai sekolah rujukan nasional yang mendapat bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional daerah (BOSDa).

"Jadi tahun 2017 itu ada permintaan Iuran komputer Rp 20.000 setiap bulan per siswa, untuk uang kegiatan siswa Rp 135.000 per tahun. Padahal sekolah itu dapat bantuan BOS dan BOSDA karena SDN 02 itu sekolah rujukan,” ungkapnya.

Dia makin jenggah dan kesal dengan kebijakan sekolah yang lagi-lagi mengutip uang dari wali murid. Kali ini alasan uang daftar ulang yang sebenarnya digunakan sekolah untuk mengisi uang kas yang kosong.

" Di situ puncak kekesalan saya dan protes ke pihak sekolah, untuk mengingatkan mereka karena belum pernah ada sekolah negeri memungut uang daftar ulang,: katanya.

Atas semua rentetan peristiwa itu, Rusmini kemudian berusaha mengetahui aliran dana BOS dan BOSDA dari komputer sekolah.

"Ini berimbas pada keinginan sekolah memberhentikan saya, karena dianggap lancang. Saya juga beberapa kali diminta menandatangani pengunduran diri, tapi tidak mau. Sampai adanya surat resmi pemecatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel tanggal 3 Juni,” ucap dia.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala sekolah SDN 02 Pondok Pucung, Suriah tidak banyak memberi penjelasan. Dia hanya mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.

"Tidak benar," ucap dia saat dihubungi melalui pesan Whatsapp.

Namun ketika dihubungi melalui sambungan telpon, tidak diangkat. Demikian juga ketika coba di konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Taryono tidak membalas pesan WhatsApp dan telepon. (mdk/noe)