Guru Honorer di Tangsel Tak Akan Menyerah Bongkar Dugaan Pungli di Sekolah

Merdeka.com - Rumini (44) guru honorer yang dipecat dari SDN 02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan, mengaku semakin bertekad membongkar dugaan praktik pungutan liar di sekolahnya. Dia mengaku mulai mendapat hambatan dalam membongkar dugaan pungli.

Salah satunya, Rumini mulai ditinggalkan pihak-pihak yang sebelumnya mendukungnya membongkar habis perkara pungli di sekolah. Alasannya karena tak ingin terlibat dalam masalah pelik seperti dialami Rumini.

"Sekarang kondisinya berbalik. Orang-orang yang tadinya mendukung saya dan mau membantu malah bungkam," ucap dia saat ditemui di rumah kontrakannya, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Kondisi ini diketahui setelah Rumini menyambangi satu persatu orang tua murid yang semula mendukungnya untuk membongkar dugaan pungli. Rumini terkejut lantaran jawaban mereka berbeda dari sebelumnya.

"Saya kaget karena orang itu, jawabannya sudah sistematis. Karena dia orang tua ini malah bilang, ‘Iya Bu, kalau masalah kuitansi pembayaran infocus kita enggak ada, kan kita langsung bayar-bayar saja, kan itu (kuitansi) dikumpulkan dulu ke paguyuban kelas, diserahkan ke Pak Suryadi komite kelas’. Inikan aneh, kok malah dijawab enggak ada, padahal dia sendiri yang mengatakan punya bukti kuitansi, justru semalam bilang begitu," ucap Rumini.

Hal serupa juga disampaikan orang tua murid lain yang ditemui Rumini. Dia harus menelan pil pahit lantaran dukungan itu kini tak lagi ada. Bahkan mereka tidak mau terlibat sama sekali.

"Dia akhirnya bilang, 'Enggak, saya enggak mau anak saya kena masalah, ijazahnya belum diambil. Terserah ibu mau ke mana, tapi saya enggak mau kebawa-bawa'," kata Rumini menirukan.

Menurutnya, orang tua murid khawatir jika membongkar dugaan pungli, berakibat buruk pada kelangsungan aktivitas anaknya di sekolah. Akhirnya, Rumini mengaku hanya bisa pasrah menerima kenyataan itu.

"Bu Arum (Rumini), saya enggak mau ikut-ikutan ya, Bu Arum juga guru anak saya, yang di dalam sana semua guru anak saya. akhirnya saya paham, saya memosisikan diri sebagai orang tua, dan saya katakan, Ibu tolong saya, ini kan sudah diblow up media. Kalau bisa enggak ada lagi pungutan-pungutan kaya gini, tapi dia malah jawab ‘Ibu mah enak ngomongnya begitu, anak saya masih sekolah'," ucapnya.

Meski demikian, Rumini mengaku tak akan melemah. Dia masih akan terus berusaha membongkar dugaan pungli di sekolah.

"Sedikit pun saya engga gentar. Saya pahami, saya posisikan diri sebagai orang tua. Tidak apa. Bukti saya ada, sekarang sekolah, inspektorat atau siapapun yang bekerja untuk ini saya hormati, saya punya data, data saya siap diadu," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Taryono masih menunggu hasil investigasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, BPKP terkait dugaan pungutan liar di SDN 02 Pondok Pucung.

"Kami datang menghadiri undangan DPRD ditemani Kabid PTK, Kasie Dikdas, Kepsek, komite dan beberapa guru. Tadi dijawab panjang lebar Kepsek dan komite sekolah, saya juga harus melihat berbagai sumber dan kami bersama inspektorat didampingi BPKP menunggu hasilnya seperti apa," ucap Taryono usai rapat pemanggilan Dinas Dikbud Tangsel oleh DPRD Kota Tangsel, Rabu (3/7).

Namun terlepas dari dugaan pungli tersebut, lanjut Taryono, ada acuan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang sumbangan sukarela yang berbeda dengan pungli.

"Jadi begini, lepas dari dugaan adanya pungli. Tapi kalau melihat acuan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, adanya sumbangan sukarela dibedakan dengan adanya pungli. Pungli itu sebuah kegiatan mengambil pembiayaan yang sifatnya mengikat jumlah, waktu dan orang. Sumbangan sukarela boleh, tapi kalau pungutan tidak boleh," tegasnya.

Taryono mengaku, seluruh kegiatan sekolah di SDN 02 Pondok Pucung, terlebih sebagai sekolah rujukan seluruhnya dibiayai BOS dan BOSDA.

Sementara permintaan sumbangan yang dilakukan SDN 02 Pondok Pucung bisa dilakukan, jika pembiayaan itu, untuk alokasi kegiatan yang tidak termasuk dalam skema BOS dan BOSDA.

"Pembiayaan di sekolah oleh BOS dan BOSDA, kecuali kegiatan yang tidak dibiayai BOS dan BOSDA. Misal penguatan karakter seperti maulid, itu tidak dibiayai, itu boleh saja," aku dia.