Gus Dur dan Soeharto tak diusulkan jadi Pahlawan Nasional
Merdeka.com - Nama Presiden ke-2 dan ke-4 Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Jimly Asshiddiqie usai menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Wakil Ketua Dewan Gelar, Jimly Asshiddiqie enggan mengungkapkan alasan kedua nama tokoh tersebut tidak masuk ke daftar nama penerima gelar pahlawan nasional pada tahun ini.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2G) dari Kementerian Sosial, sebagai lembaga yang melakukan penelitian terhadap nama-nama tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.
-
Kenapa Soeharto tidak mau diistimewakan di jalan? “Kalau Mereka Dibiarkan Jalan Pelan-Pelan kan Tidak Mengganggu Rombongan.“ Wiranto terkejut mendengar kalimat itu diucapkan oleh seorang presiden yang punya previlege keamanan dan pengawalan khusus di Jalan Raya.
-
Kenapa Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa Jenderal Soekanto menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Sesuai pesan RS Soekanto, dia menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dia meminta dimakamkan satu lubang dengan istrinya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
-
Siapa yang minta pemulihan nama baik Gus Dur? Sebelumnya, Fraksi PKB meminta MPR RI untuk memulihkan nama baik mantan Presiden RI Gus Dur.
-
Kenapa Jokowi tidak salami Try Sutrisno? Meskipun Try Sutrisno dan istrinya sudah berusaha untuk berdiri dari kursi mereka, Jokowi tidak memberikan salaman kepada keduanya.
-
Siapa Kakek Gus Dur? Kakek Gus Dur dari jalur ibu diakui sebagai ulama besar karena keilmuannya
"Tanya sama TP2GP di Kemensos, tahun ini tidak ada," ungkap Jimly di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/11).
Menurut Jimly, Dewan Gelar hanya menerima hasil penelitian dari TP2GP dalam hal siapa saja yang berhak menerima gelar pahlawan nasional dan hasil tersebut dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
"Kita hanya memberikan masukan dari penelitian selama satu tahun," terang dia.
Sementara, Jimly mengatakan, ada enam nama tokoh yang disampaikan kepada Jokowi untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 10 November 2019.
"Jumlahnya ada enam, yang paling banyak pertanyaan itu Gus Dur dan Soeharto, dua-duanya nama itu sudah berkali-kali diajukan tetapi tahun ini tidak diajukan oleh TP2GP," terang Jimly.
Kemudian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang juga sebagai Ketua Dewan Gelar menyampaikan, enam nama tersebut masih bisa dikaji. "Kita diskusi ngotot-ngototan, kalau kita tiupkan 8 (nama) kata Presiden kebanyakan," ucap Ryamizard.
Namun, Ryamizard enggan mengungkapkan nama-nama tokoh yang telah diserahkan ke Jokowi. "Tidak boleh diumumkan dulu, yang sekarang enggak ada militernya," kata Ryamizard.
Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi hanya memberi tanggapan singkat saat disinggung mengenai Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan menyebut partainya memang tak secara khusus mengundang Jokowi.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaYusuf menyatakan, Presiden Jokowi sangat menghormati semua tokoh bangsa dan elemen masyarakat.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaGus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi diketahui saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina.
Baca SelengkapnyaPuan mengenakan pakaian dengan warna senada dengan lambang PDIP, yakni merah hitam.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan nama Jokowi dan Gibran tidak masuk dalam kepengurusan partai pohon beringin tersebut.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco Ahmad, merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPDIP sudah tidak menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga sebagai kader. PDIP sudah tidak sejalan dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya