Gus Sholah sebut produk Muktamar 33 NU di Jombang cacat hukum

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tolak hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) yang menghasilkan produk Ahlul halli wal aqdi (Ahwa), sekitar 30 pengurus wilayah (PW) dan sekitar 400-an pengurus cabang (PC), terkonsentrasi di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu malam (5/8). Kabarnya, besok pagi (6/8), mereka akan menggelar pemilihan sendiri di luar arena muktamar, yaitu di Alun-Alun Jombang.

Sementara Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Sholahuddin Wahid menegaskan, produk Muktamar ke 33 NU di Jombang, cacat hukum. Bahkan, kiai yang akrab dipanggil Gus Sholah ini menyebut proses muktamar sejak awal penuh masalah.

"Dari awal, proses muktamar ini sudah bermasalah. Orang dipaksa mengisi daftar calon anggota Ahwa, kalau tidak, tidak boleh hadir," ucap Gus Sholah di Ponpes Tebuireng.

Orang lain juga bertanya?

Gus Sholah juga menuding, rapat pleno pembahasan tata tertib (tatib) dilakukan dengan penekanan. Dan puncaknya saat menentukan model pemilihan rais aam melalui sistem Ahwa. Kemudian, kata adik kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, sidang pleno menyatakan Ahwa berlaku mulai Muktamar ke 33 dan sudah masuk ke AD/ART.

Itu artinya, lanjut Gus Sholah, proses pemilihan anggota Ahwa dimulai hari ini, dengan melakukan pendaftaran calon anggota oleh muktamirin (peserta muktamar), bukan panitia. "Dan tiba-tiba muncul sembilan nama. Mohon maaf, saya tidak menolak tokoh-tokoh itu (9 kiai anggota Ahwa). Yang saya tolak adalah prosesnya," tegasnya.

Menurutnya, proses pemilihan sembilan kiai anggota Ahwa, tidak sah secara hukum. Sebab dilakukan dengan cara mengambil dari daftar hadir peserta muktamar yang melakukan registrasi.

"Daftar ini tidak sah secara hukum. Wong itu belum masuk dalam AD/ART. Dan sebagian besar ketika daftar tidak mau mengisi itu, karena menganggap belum saatnya melakukan pendaftaran," ketusnya.

Dengan begitu, masih kata dia, Ahwa cacat hukum. "Kalau Ahwa cacat hukum, maka rais aam yang dihasilkan pun cacat hukum. Karena ketua umum juga harus mendapat persetujuan rais aam, maka secara otomatis produk yang dihasilkan juga cacat hukum," tegas Gus Sholah.

(mdk/rnd)