Gus Solah nilai Rizal Ramli cocok pimpin DKI sebab Ahok tak beretika

Merdeka.com - Tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid atau dikenal dengan Gus Solah hari ini melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan federasi organisasi pedagang pasar Indonesia.

Gus Solah menilai Rizal Ramli cocok untuk maju sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta lantaran gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini sudah tidak beretika lagi.

"Kepemimpinan Ahok caranya bicara tidak menyenangkan banyak orang saya lihat di televisi seorang ibu-ibu diteriaki maling," ujar Gus Solah di Kantor ECONIT, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/8).

Kendati menolak bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dia menegaskan penolakannya tidak berbau rasisme. "Kita menolak Ahok jangan karena etnis agama atau ras. Kita menolak karena kebijakan," tutur dia.

Terlebih lagi, cara kepemimpinan Rizal Ramli menganut sistem kepemimpinan gaya timur dengan lebih banyak menggunakan cara diskusi secara langsung menurutnya dinilai layak untuk maju sebagai Cagub DKI Jakarta 2017. Menurut adik kandung mantan Presiden Indonesia ke-4 itu, kepemimpinan dengan memaksa kehendak merupakan hal yang tidak baik untuk masa depan Jakarta.

Apalagi, lanjutnya, banyak pihak pihak yang merasa dirugikan dengan beberapa kebijakan yang dipakai Ahok. "Kita ingin gubernur yang betul betul memahami masalah di dalam tubuh Jakarta," tutur dia.

Namun dia menolak jika kedatangannya hari ini sebagai bentuk dukungan untuk Rizal Ramli dalam maju Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Senada dengan Gus Solah, Rizal Ramli juga enggan menegaskan pertemuannya kali ini guna membahas strategi Pilgub DKI Jakarta. "Saya sudah lama aja enggak ketemu," ujarnya.

Dia pun sempat menyinggung kisruh reklamasi Jakarta yang sempat membuat tegang hubungan Ahok dan Rizal Ramli. Gus Solah pun menyetujui pemikiran Rizal Ramli yang menghentikan sementara proyek reklamasi yang dinilai merugikan warga sekitar.

"Reklamasi kalau itu merugikan rakyat harus betul betul diperhatikan dan juga pemerintah pusat," tukasnya.