Habib Mahdi Sebut Bima Arya Sempat Ingin Cabut Laporan Kasus RS Ummi

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Habib Muhammad Mahdi mengatakan, jika Wali Kota Bogor, Bima Arya sempat ingin mencabut laporan terhadap kasus test Swab Rizieq Syihab di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat. Hal itu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait perkara sidang perkara Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/5).

Awalnya, kuasa hukum Rizieq bertanya terkait adanya pernyataan saksi yang melakukan pertemuan dengan Bima Arya di Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada 29 November 2020.

"Pada intinya di situ ada pihak Walikota ada juga Satpol PP, Ketua Satpol PP sebagai pelapor ada pihak Rumah Sakit Ummi. Ada saya ada beberapa tokoh habaib tokoh kiai wilayah Kota Bogor, dengan dialog yang santai bahkan saya pun berbicara tentang bagaimana islah keadaan negara. Kita mulai dari inayah itu yang saya bicara kan," kata Mahdi.

Orang lain juga bertanya?

Dalam pertemuan tersebut, Mahdi mengungkapkan, laporan terhadap kasus Swab RS Ummi itu pun akan dicabut.

"Saya juga bicara bagaimana ini keadaan Indonesia dimulai dari kebaikan kenyamanan ketertiban di kota Bogor sampai ke negeri Indonesia yang kita bicara kan yang pada intinya," ujarnya.

"Karena bicara itu pun hanya fokus kepada saya hanya mengklarifikasi mengapa harus melapor dan beliau (Bima Arya) menjawab habib kami insya Allah akan mencabut laporan tersebut itu saja," sambung Mahdi.

Namun, pada akhirnya laporan tersebut tetap berlanjut dengan menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka dan bahkan hingga sampai ke meja persidangan.

Dalam kasus swab test RS UMMI, Rizieq Syihab didakwa dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar Covid-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Rizieq dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(mdk/fik)