Habib Rizieq sebut Luhut menjamin negara tak minta maaf ke PKI

Merdeka.com - Aksi demonstrasi Organisasi Islam dan Organisasi Kebangsaan di depan Istana Negara membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB. Pembubaran dilakukan setelah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang mewakili massa usai menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kantor Kemenko Polhukam.

Habib Rizieq mengatakan, dalam pertemuan ada beberapa poin yang disampaikan lalu disepakati bersama. Pertama, hasil Simposium dengan tema 'Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI & Ideologi Lain' yang digelar di Gedung Kartini diterima pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam untuk dipelajari dan dikaji.

"Ada 9 poin hasil Simposium Kartini yang disampaikan kepada pemerintah dalam menangani ideologi di Indonesia. Jangan hanya terima simposium dari Aryaduta yang banyak mendorong ideologi PKI. Luhut menjawab hasil simposium itu diterima dan dipelajari," ungkap Habib Rizieq di Jalan Merdeka Barat, Jumat (3/6).

"Kedua kita minta kepada beliau agar pemerintah khususnya Presiden untuk tidak pernah berpikir minta maaf kepada PKI. Luhut jamin dan terima sikap kita, negara tidak akan minta maaf kepada PKI," sambung dia.

Dia melanjutkan, poin ketiga, kepada Menteri Anies massa meminta agar sejarah pembantaian PKI dimasukkan dan dijelaskan secara detail dalam buku pendidikan sejarah. Hal ini untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik bahwa Indonesia pernah mengalami tragedi yang tidak berperikemanusiaan.

Poin keempat, massa juga dengan tegas meminta Menko Polhukam mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengevaluasi kembali surat edaran yang melarang sweeping kegiatan berbau komunis di Indonesia. Jika aparat keamanan tidak melakukan sweeping, Habib Rizieq menegaskan akan turun langsung menghentikan kegiatan bernuansa PKI tersebut.

Poin kelima, rekomendasi hasil simposium di Gedung Kartini harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam menentukan ideologi PKI di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Mayjen Kivlan Zen harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut.

Terakhir, film pembantaian pada tahun 1956-1966 harus diputar kembali di televisi nasional.

"Kita semua sepakat anti-PKI. Ini harus dibuktikan ke depan, kita harus buka mata dan telinga jangan sampai kita dibohongi," tegasnya.

Sebagai penutup, Habib Rizieq meminta massa menyatakan penolakan terhadap PKI.

"PKI itu pahlawan atau bajingan?" ujar Habib Rizieq.

"Bajingan," jawab massa.

"Pejuang atau pecundang?".