Follow
Habiburokhman sebut CFD dilarang berpolitik bikin Jakarta seperti Korea Utara
Merdeka.com - Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menyebut Jakarta mirip seperti Korea Utara, jika dalam acara bebas kendaraan bermotor, tidak boleh berpolitik. Hal itu disampaikan ketika acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden di pintu Monas Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Minggu (6/5).
Sebelumnya, pelaksanaan deklarasi ini ditanggapi dingin oleh beberapa pihak. Pemerintah Provinsi DKI melarang agenda politik dilakukan di CFD merujuk pada Pergub Nomor 12 Tahun 2016.
"Kalau di masjid enggak boleh berpolitik, kalau di CFD enggak boleh berpolitik mungkin ini bukan di Jakarta. Mungkin itu di Korea Utara," ujar Habiburokhman ketika berpidato.
-
Kenapa Cak Imin kaitkan AMIN dengan larangan kampanye di masjid? 'Amin,' jawab masyarakat. 'Singkatannya apa AMIN? Anies-Muhaimin. Jadi ono (ada) yang salat, sing nggak seneng (yang nggak suka) sama AMIN, moso (masak) 'waladdolin qobul' nggak mungkin. Nggak mungkin,' ucap Cak Imin.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Di mana hajatan itu diadakan? Di desa itu, terdapat sebuah rumah yang lokasinya terpencil di puncak bukit. Pada hari itu, pemilik rumah sedang mengadakan acara hajatan mantu.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
Dia mengatakan kepada relawan yang hadir untuk tidak takut menggunakan atribut #2019GantiPresiden. Sebab, menurutnya, apa yang mereka lakukan adalah konstitusional dan bagian kebebasan berekspresi.
"Jadi rekan-rekan saudara kalau sudah yang dapatkan intimidasi, kalau ada yang dapat persoalan karena pakai atribut 2019gantipresiden bisa lapor kepada ACTA" kata dia.
Selain itu melihat antusiasme masyarakat yang ikut serta dalam deklarasi ini, Habiburokhman yakin bahwa gerakan ini benar-benar karena mereka ingin adanya pergantian Presiden di 2019 nanti.
Pantauan merdeka.com, sekitar ratusan orang berkumpul mengenakan berbagai atribut ganti presiden.
"Kita melihat energi yang kita timbulkan hari ini begitu besar dan saya yakin akan benar-benar terwujud 2019 ganti presiden," kata dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.
Baca Selengkapnya
Pemda Provinsi Jabar melalui Disparbud Jabar memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat dicabut.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca Selengkapnya
Benny menjelaskan, aturan CFD dilarang untuk kegiatan politik tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Baca Selengkapnya
DMI juga melarang lingkungan sekitar masjid dipakai untuk memasang alat peraga kampanye hingga baliho.
Baca Selengkapnya
Kepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.
Baca Selengkapnya
Larangan kampanye pada CFD termuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya
Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca Selengkapnya
Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya