Habiburokhman Usul Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Jadi Pasal Perdata

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly supaya pasal penghinaan presiden dialihkan menjadi perdata, bukan pidana. Agar penyelesaiannya bukan di ranah kepolisian dan kejaksaan.

"Saya sendiri dari dulu, dari mahasiswa, paling benci ini pasal. Saya rasa kalau saya ditanya, baiknya ini dialihkan ke ranah perdata saja. Jadi penyelesaiannya ke arah perdata sehingga tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang berperan rumpun eksekutif," ujar Habiburokhman saat rapat kerja Komisi III dengan Menkumham, Rabu (9/6).

Habiburokhman bilang, pasal penghinaan presiden selama ini diatur dalam ranah pidana. Tujuannya untuk melawan dan menghabiskan orang yang berseberangan dengan kekuasaan.

"Selama ini masih dalam ranah pidana, tujuan bahwa pasal ini digunakan untuk melawan atau menghabiskan orang yang berseberangan dengan kekuasaan akan terus timbul seobjektif apapun proses peradilannya," katanya.

"Kareba apa, karena kepolisian dan kejaksaan itu masuk dalam rumpun eksekutif," ucapnya.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam RUU KUHP yakni tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Dalam Bab II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 217 yang berbunyi: setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Sementara pasal 218 berbunyi:

Ayat 1: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat 2: Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Sementara pasal 219 yakni mengatur tentang gambar atau biasa dikenal dengan meme presiden di media elektronik atau media sosial. Hal tersebut bisa termasuk melanggar pidana apabila dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com