'Hadi menang praperadilan, muncul anggapan punya uang bebas hukum'
Merdeka.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyinggung keputusan Hakim Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan dari bekas Dirjen Pajak, Hadi Poernomo. Bahkan, dia mempertanyakan keputusan Hakim Haswandi tersebut.
"Merujuk ke tujuan hukum, apakah yang membebaskan Hadi Poernomo yang memiliki kekayaan luar biasa padahal beliau bukan seorang pengusaha sebagai putusan yang adil," kata Abdullah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (27/5).
Tak hanya itu, Abdullah pun meragukan kalau dikabulkannya gugatan dari tersangka kasus dugaan korupsi keberatan pajak Bank Central Asia (BCA) itu berdampak baik terhadap masyarakat luas. Justru Abdullah menilai, keputusan Hakim Haswadi merusak penegakan hukum di Tanah Air. Menurut dia, publik akan beranggapan bahwa kekuasaan dapat mengesampingkan nilai-nilai kebenaran.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa yang mempengaruhi fakta sosial? Fakta sosial memiliki keberadaan independen dari individu, tetapi pada saat yang sama, mereka juga dipengaruhi oleh individu melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial.
-
Apa dampak memutarbalikkan fakta? Merusak Kepercayaan: Kebiasaan memutar balikan fakta akan membuat orang lain sulit mempercayai pelaku. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, orang-orang di sekitarnya akan merasa dikhianati, sehingga kepercayaan mereka terhadap pelaku hilang.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Apa yang diceritakan Hadi Tjahjanto? Hadi juga memberikan imbauan agar para orang tua membantu mempersiapkan anak dengan baik. Ia juga mengimbau untuk tidak memberikan handphone dengan mudahnya kepada anak. Takutnya, kalau sudah terbiasa sejak kecil nantinya saat dewasa bisa mencoba bermain judi online. Mengingat judi online belakangan semakin marak terjadi di masyarakat.
"Apakah putusan praperadilan itu mendatangkan manfaat bagi masyarakat? Saya khawatir masyarakat berpikir kalau yang mempunyai kekuasaan dan uang dapat lolos dari jeratan hukum," tegas Abdullah.
Sebelumnya, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin sidang praperadilan mengabulkan gugatan dari Hadi Poernomo. Dalam putusannya, Hakim Haswandi menilai penyidikan terhadap perkara Hadi tidak sah.
"Menyatakan penyidikan termohon berkaitan dengan peristiwa pidana tidak sah," kata Hakim Haswandi saat membacakan putusan dalam sidang Praperadilan di PN Jaksel, Selasa (26/5).
Bahkan, selain mengabulkan gugatan Hadi, Hakim Haswadi pun meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap perkara Hadi. Sebab, Hakim Haswandi menilai proses penyidikan KPK terhadap Hadi tidak sesuai dengan prosedur.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.
Baca Selengkapnya"Bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran," kata Megawati
Baca SelengkapnyaMenurut Arief Hidayat, sumpah dan keyakinan hakim, menjadi kunci keadilan bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKarena dirinya sudah mempunyai data yang banyak seperti vonis dan kasus bisa dibeli serta pasal-pasal yang dapat dipesan.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Arief Hidayat menilai, Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaMahfud Md menghadiri acara Diskusi Publik Generasi Muda Memilih: "Wujudkan Pemilu 2024 Tanpa Golput" yang diselenggarakan Universitas Brawijaya
Baca SelengkapnyaBakal Cawapres Mahfud MD mengatakan menyoroti lemahnya penegakan hukum.
Baca Selengkapnya