Hadir di Muktamar, Bambang Widjojanto minta NU ikut perangi korupsi

Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto hadir di Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) Jombang, Jawa Timur. Bambang berharap, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini bisa berperan aktif ikut memberantas korupsi demi kemaslahatan umat dan memasukkannya di dalam pembahasan muktamar.

‎Diakui Bambang, agenda pemberantasan korupsi selalu terkendala berbagai macam tantangan dan rintangan. Para pelaku korupsi terus melakukan satu perlawanan agar terbebas dari jerat hukum.

"Hal ini tentu memerlukan sikap yang diberikan NU sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berpengaruh di Indonesia," kata Bambang saat jumpa pers di arena Muktamar, Minggu (2/8).

Bambang yang didampingi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Kontras Jawa Timur, dan beberapa elemen antirasuah lain itu, juga menyampaikan, ada poin penting yang perlu digagas NU dalam muktamar ini terkait masalah korupsi.

"Sehingga muktamar ini bisa memberikan jawaban atas persoalan besar yang dihadapi negeri ini. Itu poin pentingnya. Peran strategis NU dalam masalah pemberantasan korupsi sangat diperlukan, supaya bermanfaat bagi kemaslahatan, bagi kepentingan umat," harapnya.

Kata dia, ada tiga ‎kekuatan besar, yang saat ini mengkooptasi masyarakat desa, ‎yang menyebabkan kondusitivitas korupsi begitu luar biasa. "Bagian pertama misalnya, telah terjadi eksploitasi sumber daya manusia (SDM) desa, yang menyebabkan seluruh kekuatan desa lumpuh. Akibat itu, penetrasi-penetrasi modal, penetrasi-penetrasi kekuasaan bisa menyuburkan ladang-ladang korupsi," katanya.

Yang kedua, lanjut dia, kekuatan teknologi informasi, yang mestinya bisa bermanfaat, tapi yang diakses adalah informasi-informasi yang tidak bermanfaat dan bahkan terjadi shock culture. "Informasi tidak diakses secara benar. Karena yang diakses bukan kemaslahatan. Banyak anak-anak muda, ketika orang tuanya pergi ke sawah, mereka mengakses kebutuhan di luar kebutuhan desa," imbuhnya.

Akhirnya, masih menurut Bambang, SDM desa menjadi lumpuh dan bermasalah, karena tidak diakses secara aktif, sehingga menjadi celah bagi pelaku-pelaku korupsi. "Untuk itu, bahwa resolusi jihad kedua harus ditancapkan NU untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Muktamar NU sebagai forum musyawarah tertinggi, harus memasukkan persoalan korupsi dalam pembahasannya," katanya lagi.

Kembali dia melanjutkan, dalam muktamar, perlu disusun road map yang jelas. "Dalam melakukan pemberantasan korupsi, sebagai forum untuk memilik ketua PBNU, harus bersih dan segala bentuk money politics, peserta muktamar haram memilih ketua bermasalah, sebagai organisasi terbesar harus tegas mengambil sikap tidak melakukan korupsi," tandas dia.