Hadjriyanto: Tidak ada kolom tanda tangan untuk Pimpinan MPR
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Hadjriyanto Y Thohari berdalih jika dalam tatib DPR sebagai pelaksanaan UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3, Pimpinan MPR/DPR tidak masuk dalam keanggotaan komisi, pansus, dan alat-alat kelengkapan Dewan. Oleh karena itu wajar jika pimpinan MPR tidak ikut dalam rapat paripurna.
Selain itu, Hadjriyanto menyayangkan tidak adanya kolom tanda tangan dalam daftar absensi kehadiran untuk pimpinan MPR.
"Dalam sidang paripurna DPR memang ada daftar absensi kehadiran. Hanya saja dalam daftar absensi tersebut nama-nama pimpinan MPR tidak ada kolom tanda tangan. Jadi, para pimpinan MPR memang tidak tanda tangan sama sekali di dalam daftar absensi karena memang tidak ada kolom tanda tangan," jelas Hadjriyanto saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (14/5).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang tidak hadir di HUT PP Polri? Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri tak hadir.
-
Kenapa Kapolri tidak hadir di HUT PP Polri? “Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.“
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Mengapa rapat paripurna DPR tidak lagi sebut kehadiran virtual? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Kenapa Jokowi tidak hadir di HUT PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam HUT PDIP ke-51 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dia diketahui sedang berada di luar negeri dalam kunjungan kerja.
Singkat kata, Hadjriyanto menilai wajar jika kehadiran pimpinan MPR disebut nol persen. Sebab, memang tidak ada tanda tangan sama sekali di buku absensi yang disediakan saat rapat paripurna.
"Pertanyaannya kami mau tanda tangan dimana wong kolom untuk tanda tangan kehadiran memang tidak ada? Silakan cek format daftar absensi kehadiran di DPR. Kolom tanda tangan memang kenyataannya tidak ada di daftar absensi itu," tantang Hadjriyanto.
Politisi Golkar itu menambahkan, bahwa tahun 2012 absensi dengan sidik jari secara elektronik belum berlaku dan masih dalam tahap uji coba.
Kemudian dalam UU dan Tatib MPR/DPR dimana pimpinan MPR memang tidak harus hadir rapat adalah karena Pimpinan MPR harus melaksanakan tugas-tugas protokoler mewakili lembaga. Hadjriyanto mengingatkan bahwa tugas protokoler itu seperti menerima tamu pimpinan parlemen negara sahabat, perdana menteri/presiden negara lain, duta besar, dan delegasi-delegasi dalam dan luar negeri yang silih berganti datang bertamu.
"Juga tugas protokoler untuk menghadiri acara-acara resmi kenegaraan, memberikan pidato sambutan, membuka suatu acara resmi, ceramah-ceramah resmi di berbagai lembaga/badan negara, dan lain-lainnya yang jumlahnya banyak sekali. Bahkan kami perlu menyeleksinya yang mana yang harus dihadiri dan mana yang tidak dihadiri," kilahnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.
Baca SelengkapnyaPDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaWakil DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya membantah jika foto Jokowi yang tak terpajang itu berkaitan dengan sikap politik
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku tidak ada instruksi dari pihaknya untuk melakukan hal itu.
Baca SelengkapnyaKedatangan Prabowo disambut hangat seluruh Komisi I DPR yang nampak bertepuk tangan dan mayoritas hadir dalam rapat.
Baca Selengkapnya