Follow
Haedar Nashir ingin Muhammadiyah tetap jadi ormas dakwah kerakyatan
Merdeka.com - Kandidat Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai, Muhammadiyah belum perlu membentuk partai politik. Namun demikian, hubungan dengan kekuatan politik perlu dibangun kembali.
"Kalau dibaca subtansinya, Muhammadiyah masih tetap peran politik adi luhung. Tetap sebagai organisasi dakwah kerakyatan," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Makassar, Selasa (3/8).
Menurutnya, Muhammadiyah selama ini sudah tepat posisinya dalam dinamika kebangsaan. Muhammadiyah tidak akan berafiliasi politik dengan partai politik manapun.
-
Kenapa Kemnaker ingin perkuat hubungan dengan Malaysia? Saya percaya bahwa di masa yang penuh dinamika dan tantangan ini, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia tetap kuat dan dengan didukung komitmen bersama untuk lebih meningkatkan kerja sama di berbagai bidang,' katanya.
-
Siapa yang memimpin penguatan hubungan Indonesia-Malaysia? Komitmen penguatan hubungan kedua negara juga terlihat dari kunjungan di tingkat Kepala Negara. Pada Januari 2023, Perdana Menteri Dato’ Seri Haji Anwar bin Ibrahim, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
-
Bagaimana cara mempererat tali silaturahmi di acara HUT ke-78 RI? Semoga dengan berjalan sukses dan lancarnya acara peringatan HUT ke-78 RI ini dapat memperkuat persatuan, pertemanan, persahabatan, dan mempererat tali silaturahmi di (...)
-
Bagaimana cara mempererat hubungan? Dari komunikasi yang jujur hingga perhatian yang penuh kasih dapat membangun hubungan yang lebih langgeng dan romantis.
-
Bagaimana cara meningkatkan kebersamaan? Melalui kata-kata kebersamaan teman singkat, Anda dapat memaknai hubungan persahabatan dengan cara yang lebih menarik dan bermakna.
"Tetapi mengenai hubungan politik, baik afilisasi politik selama ini berpegang pada prinsipnya untuk tidak terlibat politik praktis," terang dia.
Lanjut dia, opsi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin akan dibahas dalam muktamar. Muhammadiyah belum membuat sikap resmi soal tersebut.
"Sampai saat ini yang resmi PP Muhammadiyah belum sampai pada perlunya partai politik. Opsi yang disampaikan itu wilayah muktamar," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Persoalan tambang adalah bidang usaha sebagaimana umumnya dan itu bisa dilakukan oleh Muhammadiyah.
Baca Selengkapnya
KPU sebelumnya menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Masyarakat memiliki ketahanan lebih terhadap narasi kebangkitan khilafah karena lebih percaya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Baca Selengkapnya
Program-program kerjasama Muhammadiyah dengan pemerintah berjalan baik hingga ke kawasan-kawasan terjauh, terdepan, dan tertinggal.
Baca Selengkapnya
Haedar meminta semua pihak harus menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, dan kesatria.
Baca Selengkapnya
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengapresiasi sikap Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang untuk Ormas Keagamaan.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir meminta para pihak yang belum bisa menerima hasil proses Pemilu 2024 untuk menempuh langkah prosedural hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nasir mengajak para peserta Pemilu 2024 untuk mematuhi aturan.
Baca Selengkapnya
Haedar Nashir mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempunyai komitmen politik dalam menjaga, menyelamatkan lingkungan, dan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya
Haedar Nashir menyinggung persoalan Undang-undang (UU) yang sering tarik ulur hingga adanya UU diputuskan dalam tempo singkat.
Baca Selengkapnya
Haedar meminta semua pihak menjaga diri dan jangan sampai terjadi pencideraan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dua lembaga ini disebut Haedar juga mendapatkan amanat dari masyarakat sebagai penyelenggara Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca Selengkapnya