Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hakim heran 2 eks wakil ketua Komisi II DPR tak kenal Andi Narogong

Hakim heran 2 eks wakil ketua Komisi II DPR tak kenal Andi Narogong Teguh Juwarno. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor kembali menggelar sidang ketiga kasus korupsi proyek e-KTP. Dua mantan wakil ketua Komisi II DPR, Taufiq Effendi dan Teguh Djuwarno memberi kesaksian.

Selain diminta kejelasan mengenai proses penganggaran, keduanya juga dicecar sosok Andi Agustinus alias Andi Narogong, sosol central dari kasus ini yang juga disebut orang dekat Setya Novanto.

"Anda kenal dengan Andi Narogong?" tanya hakim anggota I Frangky Tumbuwan kepada Teguh dan Taufiq, Kamis (23/3).

"Tidak yang mulia," jawab Teguh yang diikuti dengan jawaban serupa oleh Taufiq.

Hakim Frangky kembali mengulik informasi dari keduanya mengenai Andi Narogong. Namun jawaban dari keduanya sama dengan sebelumnya tidak pernah mengetahui, mengenal ataupun mendengar mama tersebut.

Kesal dengan jawaban tersebut, Hakim Frangky mengaku heran dengan pengakuan keduanya yang sama sekali tidak mendengar nama Andi Narogong.

"Saya heran kok enggak ada yang kenal ya? Enggak pernah ketemu emang di DPR? Padahal didakwaan luar biasa sekali peran Andi ini, aktif sekali," tegasnya.

Seperti diketahui, nama Andi Narogong menjadi pusat perhatian jaksa KPK ataupun hakim atas perannya di pusaran korupsi e-KTP. Disebutkan dalam dakwaan milik Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri, Andi Narogong membagi-bagikan uang ke beberapa petinggi DPR guna memuluskan proyek e-KTP.

Mantan ketua Komisi II DPR, Chaeruman Harahap juga sempat dicecar soal Andi Narogong. Dia mengaku kenal Andi saat bertemu di ruang kerja Setya Novanto.

"Kenal. Sering lalu lalang di DPR. Pertama kali saya kenal (Andi Narogong) saat saya sedang temui Setya Novanto di ruang rapat," ujar Chaeruman saat menjawab pertanyaan hakim, Kamis (16/3).

Usai perkenalan itulah, ujar Chaeruman, Andi beberapa kali datang ke ruang kerjanya untuk menawarkan sejumlah tawaran seperti pengadaan kaus atau seragam untuk kampanye. Namun dia membantah beberapa kali Andi datang ke ruangannya salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah proyek e-KTP.

"Dia nawarkan macam-macam lah kaos untuk kampanye seragam seragam," tandasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: MA Kecewa Berat 3 Hakim PN Surabaya Kena OTT Jaksa
VIDEO: MA Kecewa Berat 3 Hakim PN Surabaya Kena OTT Jaksa "Ciderai Rasa Syukur Kenaikan Gaji!"

Yanto menegaskan Mahkamah Agung sangat kecewa dengan tindakan ketiga hakim tersebut

Baca Selengkapnya
Dicekal ke Luar Negeri, Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Mangkir Diperiksa KPK Dalam Dugaan Korupsi Izin Tambang
Dicekal ke Luar Negeri, Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Mangkir Diperiksa KPK Dalam Dugaan Korupsi Izin Tambang

KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Usai Hasto Kristiyanto, Giliran Wasekjen PDIP Adhi Dharmo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA
Usai Hasto Kristiyanto, Giliran Wasekjen PDIP Adhi Dharmo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA

Adhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.

Baca Selengkapnya
Periksa Sekjen PDIP Hasto, KPK Cecar soal Pertemuan dengan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub
Periksa Sekjen PDIP Hasto, KPK Cecar soal Pertemuan dengan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi kini berstatus terpidana kasus korupsi DJKA.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).

Baca Selengkapnya